Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan Uni Emirat Arab (UEA) akan memasok minyak mentah ke Indonesia sampai dengan 30 juta barel. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, pada acara INPEX – FEED Completion Ceremony di Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2026.
Djoko mengatakan komitmen pasokan ini diperoleh setelah adanya komunikasi resmi antara pihak diplomatik UEA dengan pemerintah Indonesia. Menurutnya, rencana itu disertai fasilitas pengangkutan yang sepenuhnya disiapkan oleh pemerintah Abu Dhabi, sehingga tidak akan membebani keuangan negara.
“Tanpa biaya, tanpa working capital termasuk free kapalnya. Ini suatu kabar yang bagus juga buat kita,” ujar Djoko Siswanto.
Pernyataan SKK Migas itu muncul di tengah upaya pemerintah memperkuat kepastian pasokan BBM dan minyak mentah dari berbagai negara. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, sebelumnya menyatakan akan mencari sumber pasokan minyak mentah dan BBM jenis RON 90 dari beberapa negara, termasuk India dan China, sebagai bagian dari diversifikasi impor.
Potensi dampak dan konteks kebijakan
Langkah UEA menawarkan pasokan dengan fasilitas pengangkutan yang diklaim tidak menambah beban fiskal berpotensi memperkuat posisi pemerintah dalam menjaga ketersediaan bahan bakar di dalam negeri. Beberapa titik penting yang perlu dicermati pembuat kebijakan dan pelaku pasar:
- Diversifikasi sumber: pasokan dari UEA bisa mengurangi ketergantungan pada negara tunggal untuk kebutuhan BBM atau minyak mentah tertentu.
- Fasilitas pengangkutan: klaim bahwa pengangkutan disediakan tanpa biaya (termasuk kapal) dapat menurunkan kebutuhan modal kerja untuk pengadaan, tetapi perlu verifikasi rinci terkait mekanisme komersial dan logistik.
- Sinkronisasi kebijakan: pengaturan teknis dan fiskal diperlukan agar impor tambahan tidak menimbulkan dampak pada anggaran, cadangan devisa, atau harga domestik jika disalurkan ke pasar dalam negeri.
Djoko Siswanto menyampaikan pernyataan itu pada acara yang berkaitan dengan proyek hulu migas. SKK Migas sebagai lembaga yang mengoordinasikan kegiatan hulu memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran pasokan dan implementasi komitmen impor semacam ini.
Langkah pemerintah sebelumnya
Sinyal pencarian alternatif pasokan minyak dan BBM muncul setelah pemerintah memutuskan memangkas pasokan gas pipa ke Singapura sebesar 31 BBTUD untuk memprioritaskan kebutuhan industri dalam negeri. Pengurangan itu membuat pemerintah aktif menjajaki sumber impor RON 90 dan minyak mentah dari negara lain untuk menjamin ketersediaan bahan bakar, terutama untuk segmen yang selama ini bergantung pada pasokan dari luar negeri.
Dalam pernyataannya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan upaya diversifikasi akan melibatkan kunjungan ke sejumlah negara untuk memperoleh kepastian pasokan dalam jangka panjang. SKK Migas kemudian melaporkan adanya komunikasi diplomatik yang menghasilkan komitmen pasokan dari UEA.
Verifikasi dan langkah selanjutnya
Meskipun pernyataan tersebut menunjukkan adanya komitmen awal, langkah administratif dan komersial masih diperlukan sebelum pengiriman dapat berlangsung secara nyata. Rincian terkait jadwal pengiriman, pelabuhan muat dan tujuan, besaran kuantitas per pengiriman, serta ketentuan fiskal belum dipublikasikan dalam pernyataan SKK Migas yang dikutip pada 27 Oktober 2026.
Pejabat terkait di kementerian dan badan pelaksana diharapkan memberikan rincian teknis dan perjanjian komersial agar publik dan pelaku pasar dapat menilai implikasi pasokan ini terhadap stabilitas pasokan energi nasional dan kondisi pasar domestik.
Berita ini berdasar pada pernyataan resmi SKK Migas yang disampaikan oleh Kepala SKK Migas Djoko Siswanto pada 27 Oktober 2026.
