Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan siap membuka seluruh dokumen riwayat pendidikannya apabila diperlukan dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Pernyataan itu disampaikan setelah pihak Mercy Sihombing dan Denny Indrayana mencabut gugatan mengenai surat keterangan penyetaraan ijazah SMA miliknya.
Gibran mengatakan proses hukum harus dihormati. Ia menilai majelis hakim memiliki kewenangan untuk menentukan langkah selanjutnya setelah pencabutan gugatan tersebut.
“Kita hormati seluruh proses peradilan yang ada di PTUN. Harapannya, seluruh proses dari awal sampai akhir ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan kejelasan kepada warga.”
Pernyataan itu disampaikan Gibran seusai salat Jumat di Masjid Ar Ridho, Jelambar Utara, Jakarta, Jumat, 30 Oktober 2026. Ia mengatakan pengadilan merupakan lembaga yang berwenang mengungkap kebenaran dalam perkara yang diajukan kepadanya.
Sikap Gibran terhadap pencabutan gugatan
Gibran juga menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, ia menyatakan menghormati keputusan pihak penggugat untuk menarik perkara tersebut dari PTUN Jakarta.
“Kita hormati keputusan dari penggugat yang mencabut gugatannya. Untuk proses selanjutnya, kami berikan sepenuhnya kepada Yang Mulia Hakim.”
Dengan sikap tersebut, Gibran menyerahkan penentuan proses berikutnya kepada majelis hakim. Ia sebelumnya menyatakan kesiapan memberikan dokumen riwayat pendidikan apabila dokumen itu dibutuhkan dalam pemeriksaan perkara.
- Perkara: gugatan mengenai surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.
- Pengadilan: PTUN Jakarta.
- Pihak yang disebut: Mercy Sihombing dan Denny Indrayana.
- Sikap Gibran: menghormati proses peradilan dan siap membuka dokumen jika diperlukan.
Pencabutan gugatan tidak diikuti dengan penjelasan lebih lanjut mengenai tahapan perkara dalam keterangan yang disampaikan Gibran. Ia hanya menyatakan bahwa keputusan mengenai kelanjutan proses berada pada kewenangan majelis hakim.
