Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Wara Sundari Renny Pramana meminta pemerintah mengevaluasi penanganan bantuan bencana agar tidak berhenti pada jumlah barang yang dibeli dan disalurkan. Menurut dia, kecukupan bantuan perlu dinilai dari kesesuaian dengan kebutuhan warga terdampak, termasuk aspek gizi dan kesehatan.
Renny menyampaikan hal itu di Surabaya pada Minggu, 1 November 2026, saat menyoroti alokasi anggaran pengadaan logistik penanganan bencana yang nilainya sekitar Rp 41,35 miliar. Ia meminta pemerintah memastikan kebutuhan darurat pengungsi tetap terpenuhi tanpa mengabaikan kelompok yang memerlukan perhatian khusus.
“Penanganan korban bencana tidak boleh hanya diukur dari berapa banyak bantuan yang dibeli atau disalurkan. Yang jauh lebih penting adalah apakah bantuan tersebut benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat terdampak,” kata Wara Sundari Renny Pramana.
Komposisi bantuan pangan menjadi sorotan
Salah satu komponen yang disoroti ialah anggaran pengadaan mi instan sebesar Rp 17,24 miliar. Dengan asumsi harga Rp 3.000 per bungkus, nilai tersebut setara dengan sekitar 5,74 juta bungkus mi instan. Renny menilai makanan itu praktis dan mudah dibagikan, tetapi tidak semestinya menjadi tumpuan utama bantuan pangan bagi pengungsi dalam jangka waktu tertentu.
Ia mendorong agar bantuan pangan dilengkapi bahan makanan yang memiliki kandungan gizi sesuai kebutuhan. Bahan yang disebut antara lain beras, telur, ikan, kacang-kacangan, buah, susu, serta air minum yang aman. Perhatian khusus, kata dia, perlu diberikan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, lansia, dan ibu hamil.
| Komponen logistik | Nilai pengadaan |
|---|---|
| Mi instan | Rp 17,24 miliar |
| Paket sembako | Rp 3,81 miliar |
| Selimut | Rp 9,51 miliar |
| Terpal | Rp 2,75 miliar |
| Kasur lipat | Rp 2,12 miliar |
| 1.901 tempat tidur lipat | Rp 5,90 miliar |
Transparansi pengadaan dan distribusi
Selain menyoroti isi bantuan, Renny meminta pemerintah membuka informasi pengadaan secara lebih terperinci. Informasi itu mencakup harga satuan, spesifikasi barang, perhitungan kebutuhan, stok, dan jadwal distribusi. Keterbukaan tersebut, menurut dia, diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui dasar pengadaan dan mengawasi pelaksanaannya.
Pengawasan juga harus memastikan barang yang telah diadakan benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan. Renny mengingatkan agar distribusi tidak menimbulkan penumpukan barang ataupun pemborosan anggaran. Ia merumuskan ukuran bantuan yang perlu dicapai pemerintah sebagai berikut:
- Jumlah bantuan sesuai kebutuhan lapangan.
- Penerima bantuan tepat sasaran.
- Distribusi berlangsung tepat waktu.
- Bantuan memberikan manfaat bagi pengungsi.
“Yang harus dipastikan adalah bantuan tepat jumlah, tepat sasaran, tepat waktu, dan benar-benar memberikan manfaat,” ujar Wara Sundari Renny Pramana, dikutip ANTARA.
