BPJS Kesehatan meminta peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) memeriksa status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara berkala. Imbauan itu disampaikan setelah sejumlah peserta dinonaktifkan sebagai bagian dari pemutakhiran data penerima bantuan.
Pengecekan status dapat dilakukan melalui beberapa kanal resmi BPJS Kesehatan. Peserta dapat menggunakan layanan CHIKA melalui WhatsApp di nomor 08118750400, aplikasi Mobile JKN, atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Pemeriksaan tersebut ditujukan agar peserta mengetahui status kepesertaan sebelum membutuhkan layanan kesehatan.
Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan penyesuaian kepesertaan PBI JK mengikuti pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pemutakhiran dilakukan oleh kementerian atau lembaga yang berwenang mengelola data penerima PBI, dengan mempertimbangkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
“Peserta perlu secara berkala memastikan status kepesertaan JKN-nya agar mengetahui kondisi kepesertaan masing-masing. Jika statusnya tidak aktif, peserta dapat mencari informasi melalui kanal resmi BPJS Kesehatan dan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kondisi yang dihadapi,” ujar Rizzky, Rabu (28/10/2026).
Peserta dapat memperbarui data sosial ekonomi
Menurut Rizzky, peserta yang masih berada dalam kondisi miskin atau kurang mampu, tetapi tidak lagi tercatat sesuai keadaan sebenarnya, dapat memperbarui data sosial ekonominya. Pembaruan dapat dilakukan apabila data yang tercatat tidak menggambarkan kondisi terkini peserta.
BPJS Kesehatan memberikan masa tenggang 90 hari untuk proses pembaruan tersebut. Peserta dapat menyampaikan pembaruan melalui:
- kantor desa;
- kantor kelurahan; atau
- Dinas Sosial setempat.
Peserta juga dapat memeriksa informasi kondisi sosial ekonomi melalui situs resmi Cek Bansos Kementerian Sosial di cekbansos.kemensos.go.id. Kanal tersebut dapat digunakan untuk mencocokkan data yang tercatat dengan keadaan penerima bantuan.
Rizzky mengatakan peserta yang merasa data tingkat kesejahteraannya sudah sesuai, atau yang telah mampu membayar iuran sendiri, diimbau beralih ke segmen kepesertaan JKN mandiri. Peralihan itu ditujukan agar perlindungan kepesertaan tetap berlanjut sesuai status dan kemampuan peserta.
“Pembaruan data sosial ekonomi penting agar bantuan iuran dapat diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria,” kata Rizzky.
