Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta penguatan penegakan hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap aksi pencurian kabel telekomunikasi dan perangkat base transceiver station (BTS). Permintaan itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa, 27 Oktober 2026, sebagaimana dilaporkan oleh Detik iNET.
Gangguan layanan akibat pencurian infrastruktur
Meutya menjelaskan bahwa pemutusan kabel telekomunikasi yang kemudian diperjualbelikan menyebabkan layanan internet di suatu wilayah terhenti. Dalam keterangannya, ia menyebutkan ada banyak keluhan masyarakat terkait gangguan konektivitas yang dipicu oleh tindakan kriminal terhadap infrastruktur telekomunikasi.
“Banyak sekali keluhan-keluhan dari masyarakat ketika akses internet itu terganggu. Terganggunya oleh tindakan-tindakan kriminal, di antaranya pemutusan kabel yang kemudian diperjualbelikan, tapi dampaknya luar biasa yaitu mematikan akses internet di satu wilayah,” ujar Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital.
Apresiasi atas penanganan kasus pencurian BTS
Selain meminta penguatan penegakan hukum, Komdigi memberi apresiasi terhadap penanganan hukum terhadap pencurian perangkat BTS yang berdampak pada layanan publik di berbagai daerah. Meutya menekankan bahwa koordinasi antarlembaga menjadi hal penting untuk memperkuat perlindungan infrastruktur telekomunikasi.
Koordinasi berkelanjutan antara Komdigi dan Polri
Dalam konferensi pers tersebut, Meutya menyampaikan bahwa koordinasi Komdigi dan Polri sebelumnya telah diperkuat melalui nota kesepahaman yang ditandatangani pada April 2026, ketika Polri masih dipimpin oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia mengatakan bahwa pertemuan dengan Kapolri Suyudi Ario Seto bertujuan untuk melanjutkan kerja sama dan meningkatkan respons terhadap pelanggaran yang mengganggu layanan telekomunikasi.
Permintaan penguatan penegakan hukum ini muncul di tengah meningkatnya keluhan publik soal putusnya akses internet di sejumlah wilayah akibat tindakan pencurian komponen jaringan. Komdigi menilai penanganan yang cepat dan koordinasi lintas lembaga diperlukan untuk mempercepat pemulihan layanan serta menindak pelaku kejahatan yang merusak infrastruktur publik.
Permasalahan pencurian kabel dan perangkat BTS bukan hanya menimbulkan gangguan layanan komunikasi, tetapi juga memengaruhi aktivitas ekonomi dan layanan publik yang bergantung pada konektivitas. Dalam pernyataannya di konferensi pers, Meutya menekankan pentingnya langkah bersama antara kementerian dan aparat penegak hukum untuk menghadapi masalah tersebut secara sistematis.
- Permintaan Komdigi disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid pada 27 Oktober 2026.
- Kasus yang disorot termasuk pemutusan kabel telekomunikasi dan pencurian perangkat BTS yang mengganggu akses internet di beberapa wilayah.
- Koordinasi Komdigi dan Polri sebelumnya diperkuat lewat nota kesepahaman pada April 2026.
