Polda Kalimantan Barat menyerahkan lima tersangka beserta berkas perkara dugaan korupsi proyek rekonstruksi landas pacu Bandar Udara Rahadi Oesman, Kabupaten Ketapang, kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Penyerahan tahap dua itu berkaitan dengan proyek tahun anggaran 2023 yang berdasarkan hasil audit menimbulkan kerugian keuangan negara Rp 4,6 miliar.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar Kombes Pol. Burhanuddin, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan proses penyerahan kepada jaksa dilakukan secara bertahap. Penyidik menyerahkan berkas perkara pada 26 Agustus dan 27 Oktober 2026, sebelum seluruh tersangka dan barang bukti diserahkan untuk proses penuntutan.
“Seluruh berkas, tersangka, serta aset sitaan senilai Rp 338 juta telah kami serahkan ke kejaksaan untuk segera disidangkan,” kata Burhanuddin.
Perkara itu berawal dari pekerjaan rekonstruksi pada ujung Runway 17 dan Runway 35 serta pemasangan marka di lingkungan Satuan Kerja Bandara Rahadi Oesman. Proyek tersebut dibiayai melalui APBN 2023 dengan nilai awal Rp 7,7 miliar.
Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atau PKKN menemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan. Nilai kerugian yang disebut penyidik mencapai Rp 4,6 miliar, atau lebih dari separuh nilai anggaran proyek. Penentuan kesalahan pidana para tersangka tetap menjadi kewenangan pengadilan melalui proses persidangan.
Lima tersangka dalam perkara
Kelima tersangka berasal dari pihak penyedia jasa dan penyelenggara proyek di lingkungan bandara. Mereka ditetapkan dengan inisial sesuai keterangan Polda Kalbar, yakni:
- MAG, Direktur CV Bhadrika Abadi;
- MAF, komanditer perusahaan;
- HAP, pemilik manfaat perusahaan;
- ASD, Pejabat Pembuat Komitmen; dan
- AHA, Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Kepala Bandara Rahadi Oesman.
Dalam penanganan perkara tersebut, HAP sebelumnya masuk Daftar Pencarian Orang Polda Kalbar sejak Juni 2026. Burhanuddin menyatakan penyidik menangkap HAP pada Sabtu, 19 September 2026, di Stasiun Kereta Api Solo, Jawa Tengah. Setelah itu, HAP dibawa ke Pontianak untuk diserahkan kepada jaksa.
Penyidik menerapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap kelima tersangka. Karena pelimpahan tahap dua telah dilakukan, penanganan selanjutnya berada pada penuntut umum untuk mempersiapkan perkara ke persidangan sesuai ketentuan hukum acara pidana.
