Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan menetapkan target penambahan 1.038 warisan budaya takbenda (WBTb) pada 2026. Data kementerian menunjukkan hingga Oktober telah masuk 1.534 usulan dari 38 provinsi, dan tim ahli merekomendasikan 550 usulan untuk ditetapkan.
Menurut keterangan resmi yang dikutip dari ANTARA, proses pengajuan berlangsung pada 26 Januari hingga 6 Februari 2026. Penilaian terhadap usulan dilakukan melalui sidang evaluasi yang melibatkan tim ahli WBTb, dengan penetapan berasal dari usulan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.
“Penetapan WBTb didasarkan pada hasil sidang yang melibatkan tim ahli WBTb untuk menilai usulan yang diajukan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam konferensi pers pada Jumat (23/10), dikutip dari Antara.
Sidang evaluasi pertama digelar pada 30 Juni hingga 4 Juli 2026 dan menghasilkan rekomendasi penetapan 260 usulan. Sidang kedua pada 31 Agustus hingga 5 September 2026 menambah 290 rekomendasi sehingga total mencapai 550 usulan, atau sekitar 55 persen dari target awal 1.000 yang tercantum dalam bahan keterangan pemerintah.
Kementerian menjadwalkan sidang evaluasi berikutnya pada awal November 2026 untuk mendorong capaian menuju angka 1.038. Menurut Fadli Zon, angka target yang dinaikkan mencerminkan upaya menyesuaikan penetapan dengan besarnya potensi budaya yang diajukan dari berbagai daerah.
Penetapan WBTb tidak hanya mencakup tarian dan musik, tetapi juga domain lain seperti tradisi lisan dan ekspresi, seni pertunjukan, adat istiadat, ritus dan perayaan, pengetahuan serta kebiasaan masyarakat terkait alam semesta, serta keterampilan dan kerajinan tradisional. Keberlangsungan warisan tersebut bergantung pada pewarisan antargenerasi dan upaya pelestarian di tingkat lokal.
Langkah ke depan
- Sidang evaluasi lanjutan dijadwalkan pada awal November 2026 untuk menilai usulan yang belum diselesaikan.
- Penetapan WBTb bersumber dari usulan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota setelah dinilai tim ahli.
- Target 1.038 disusun untuk menyesuaikan dengan potensi budaya yang diajukan dari daerah.
Upaya ini menempatkan perhatian pada keragaman bentuk warisan takbenda dan menuntut kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, serta pemangku kepentingan lokal untuk menjamin pelestarian dan transmisi pengetahuan antargenerasi.
