Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto menyatakan belum ada tersangka dalam perkara dugaan makar yang dikaitkan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden. Penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi.
Pernyataan itu disampaikan Suyudi di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, pada Selasa, 17 November 2026. Ia menjelaskan, tim khusus yang dipimpin Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin masih menjalankan proses penyidikan.
“Belum, belum (penetapan tersangka). Masih dalam proses,” kata Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto.
Menurut Suyudi, penyidik mempelajari berbagai barang bukti yang telah diamankan, termasuk perangkat gawai. Pemeriksaan terhadap alat bukti lain juga dilakukan untuk memperkuat penyidikan atas perkara dugaan makar tersebut.
Polri telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan RI. Berdasarkan catatan pada situs Kejaksaan yang diakses Selasa sore, SPDP itu bernomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum dan tertanggal 12 November 2026.
Pasal yang tercantum dalam SPDP
SPDP tersebut mencantumkan sejumlah ketentuan pidana dalam KUHP Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Dua pasal yang berkaitan dengan dugaan makar ialah Pasal 191 serta Pasal 193 ayat (1) KUHP Tahun 2023.
- Pasal 191 KUHP Tahun 2023
- Pasal 193 ayat (1) KUHP Tahun 2023
- Pasal 196 ayat (1), Pasal 20 huruf a, Pasal 20 huruf b, Pasal 20 huruf c, dan Pasal 20 huruf d KUHP Tahun 2023
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026
Selain perkara dugaan makar, Bareskrim Polri menangani perkara terpisah mengenai dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Dalam perkara tersebut, polisi telah menetapkan empat tersangka, yaitu LSP, AS, EH, dan SU.
Penetapan tersangka dalam perkara dugaan penyadapan itu tidak berarti telah ada tersangka dalam perkara dugaan makar. Kapolri menegaskan proses pada perkara makar masih berjalan, dengan fokus penyidik pada pemeriksaan saksi serta penelitian terhadap alat bukti yang berkaitan dengan perkara.