Kebutuhan investasi untuk membiayai pembangunan Indonesia pada periode 2025-2029 diperkirakan mencapai Rp 47.000 triliun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diproyeksikan hanya menanggung sekitar 7-8 persen dari kebutuhan tersebut.
Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Putut Hari Satyaka mengatakan, kesenjangan pendanaan itu membuat pemerintah perlu mengembangkan sumber pembiayaan di luar APBN.
“Investasi untuk pembiayaan pembangunan secara keseluruhan itu butuh Rp 47.000 triliun dalam lima tahun ke depan, 2025 sampai 2029,” ujar Putut dalam SDGs Annual Conference (SAC) 2026 di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Menurut Putut, sektor swasta diharapkan menjadi penyumbang terbesar dalam pembiayaan tersebut. Kontribusi swasta ditargetkan mencapai 80 persen dari keseluruhan kebutuhan investasi. Selain itu, badan usaha milik negara melalui Danantara juga akan didorong untuk mengambil bagian dalam pendanaan pembangunan.
Pemerintah perlu menyiapkan kebijakan, kepastian regulasi, dan dukungan anggaran publik untuk membentuk ekosistem investasi yang dapat menarik modal swasta. Dukungan negara terutama dibutuhkan pada fase awal proyek, termasuk kegiatan riset dan pengembangan serta pembangunan infrastruktur pendukung.
Mitigasi risiko proyek
Bappenas juga menilai pemerintah perlu membantu mengurangi risiko proyek agar investasi dengan tingkat risiko tinggi tetap dapat dikerjakan. Mekanisme tersebut disebut sebagai de-risking mechanism, yakni dukungan untuk menekan risiko yang dihadapi investor dalam proyek pembangunan.
- Total kebutuhan investasi: Rp 47.000 triliun untuk periode 2025-2029.
- Peran APBN: sekitar 7-8 persen dari total kebutuhan.
- Target kontribusi swasta: 80 persen.
Salah satu dukungan yang disiapkan ialah instrumen penjaminan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dan fasilitas pendukung di bawah Kementerian Keuangan. Instrumen itu diharapkan memberi kepastian hukum serta perlindungan terhadap modal yang ditempatkan dalam proyek berskala besar.
Putut mencontohkan pembangunan tanggul laut raksasa sebagai proyek yang memerlukan dukungan semacam itu. Tanpa kebijakan penjaminan dan pengurangan risiko, pemerintah menilai investor swasta akan mempertimbangkan kembali keterlibatan mereka dalam proyek yang memiliki tingkat risiko tinggi.