Pemerintah mencatat realisasi subsidi dan kompensasi sebesar Rp 415,8 triliun hingga Oktober 2026. Anggaran tersebut mencakup dukungan untuk sektor energi dan nonenergi, antara lain menjaga harga BBM, LPG 3 kilogram, listrik, pupuk, serta subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan kebutuhan subsidi dan kompensasi energi meningkat sejak April 2026. Kenaikan harga minyak dunia akibat perang memperlebar jarak antara harga keekonomian BBM dan harga jual yang ditetapkan pemerintah.
Selisih harga ditanggung APBN
Dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat, 13 November 2026, Suahasil menjelaskan bahwa perbedaan antara harga keekonomian dan harga jual BBM menjadi beban anggaran negara. Pendanaan tersebut berasal dari APBN yang ditopang penerimaan pajak.
“Selisih harganya Pertalite maupun Solar ini ditanggung oleh APBN, ditanggung oleh para pembayar pajak. Makanya tadi saya ucapkan terima kasih kepada para pembayar pajak Indonesia karena kita semua yang menanggung subsidi dan kompensasi tersebut.”
Suahasil mencontohkan harga Pertalite yang tetap ditetapkan Rp 10.000 per liter. Pada periode 2024 hingga Maret 2026, harga keekonomian BBM tersebut disebut hanya sedikit berada di atas harga jual pemerintah. Perubahan harga minyak sejak April kemudian meningkatkan harga keekonomiannya dan memperbesar kebutuhan anggaran untuk subsidi serta kompensasi.
Kondisi serupa terjadi pada Solar. Pemerintah mempertahankan harga jualnya pada Rp 6.800 per liter, meskipun harga keekonomian komoditas itu ikut meningkat sejalan dengan pergerakan harga minyak mentah dunia.
Penyaluran BBM dan LPG meningkat
Data pemerintah menunjukkan penyaluran subsidi BBM sampai Oktober 2026 mencapai 15,2 juta kiloliter. Jumlah tersebut meningkat 9,5 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
- Penyaluran LPG 3 kilogram mencapai sekitar 6,5 juta ton, naik 2,3 persen secara tahunan.
- Subsidi dan kompensasi juga mencakup listrik, pupuk, serta bunga Kredit Usaha Rakyat.
- Harga Pertalite dan Solar tetap berada pada masing-masing Rp 10.000 dan Rp 6.800 per liter menurut keterangan pemerintah.
Bagi rumah tangga, kebijakan tersebut berkaitan langsung dengan harga sejumlah energi yang digunakan untuk transportasi, memasak, dan kebutuhan listrik. Bagi pelaku usaha, subsidi juga berhubungan dengan biaya operasional dan akses pembiayaan melalui KUR. Namun, ketika harga keekonomian meningkat, selisih yang harus ditanggung negara turut membesar.
Realisasi Rp 415,8 triliun itu memperlihatkan besarnya peran APBN dalam mempertahankan harga energi dan mendukung sejumlah sektor nonenergi hingga Oktober 2026. Keterangan pemerintah menempatkan kenaikan harga minyak dunia sejak April sebagai salah satu faktor yang meningkatkan kebutuhan subsidi dan kompensasi.
