Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan kemiskinan di Indonesia tidak boleh diterima sebagai keadaan yang tidak dapat diubah. Menurut dia, gagasan sosialisme Islam dapat menjadi landasan perjuangan untuk memperkuat keadilan sosial dan kemandirian masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Muhaimin dalam Dialog Publik Sosialisme Islam di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat, 13 November 2026. Ia menilai pendekatan pembangunan selama sekitar 25 tahun terakhir belum menyelesaikan akar persoalan kemiskinan.
“Kita tidak ingin masalah kemiskinan di negeri ini terus dibiarkan menjadi takdir. Kita ingin perubahan struktural yang lebih adil dengan menyelesaikan akar masalahnya, seperti kepemilikan tanah dan akses terhadap keuangan serta permodalan.”
Muhaimin, yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, mengatakan pembangunan pada periode sebelumnya terlalu berfokus pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, orientasi tersebut belum cukup apabila tidak dibarengi kebijakan yang menyentuh penyebab kemiskinan.
Reforma agraria dan posisi petani
Dalam forum itu, Muhaimin menyebut DPR RI baru-baru ini menghasilkan undang-undang yang menurutnya berkaitan dengan reforma agraria. Ia mengatakan para aktivis tanah rakyat menyebut kebijakan tersebut sebagai bagian dari “kesuksesan reformasi kedua”.
Ia juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto sekitar sebulan sebelumnya membentuk Badan Reforma Agraria (BRAN). Muhaimin mengatakan pembentukan badan itu menimbulkan harapan terhadap terbukanya akses masyarakat miskin atas tanah.
Menurut Muhaimin, persoalan keluarga petani yang memiliki lahan kurang dari setengah hektare belum mendapatkan penyelesaian selama sekitar 30 tahun. Ia menilai program sertifikasi tanah pada masa pemerintahan sebelumnya juga belum menjawab seluruh tantangan tersebut.
“Kita berharap undang-undang yang baru ini benar-benar mengubah keadaan, sehingga tanah bisa kembali untuk petani dan rakyat, serta petani memiliki posisi tawar yang kuat.”
- Muhaimin Iskandar menyebut kemiskinan perlu ditangani melalui perubahan struktural.
- Ia menyoroti kepemilikan tanah serta akses keuangan dan permodalan.
- Ia mengaitkan reforma agraria dengan penguatan posisi petani dan masyarakat miskin.
- Ia juga membandingkan tantangan pembiayaan masyarakat saat ini dengan persoalan pinjaman online.
Akses pembiayaan bagi masyarakat
Selain persoalan lahan, Muhaimin menyoroti perubahan tantangan yang dihadapi pekerja dan masyarakat. Ia membandingkan persoalan lama berupa ketergantungan kepada rentenir dengan tantangan pinjaman online pada masa kini.
Muhaimin menyatakan persoalan pengangguran dan buruh perlu dilihat bersama dengan akses masyarakat terhadap pembiayaan. Namun, dalam pemaparannya, ia menekankan bahwa penyelesaian kemiskinan tidak cukup hanya melalui pertumbuhan ekonomi, melainkan juga membutuhkan kebijakan yang memperbaiki kepemilikan aset dan kesempatan memperoleh modal.
