Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum memperkuat kerja sama dengan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk menangani persoalan kewarganegaraan. Fokus penanganan diarahkan antara lain kepada anak-anak dari keluarga lintas negara yang menghadapi kendala administratif.
Koordinasi tersebut ditujukan untuk memastikan warga memperoleh kepastian mengenai status hukum, identitas, dan hak kewarganegaraan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah menilai persoalan kewarganegaraan tidak semata-mata berkaitan dengan kelengkapan dokumen, tetapi juga menyentuh hak dasar setiap orang.
Ribuan orang memperoleh penegasan status
Direktur Jenderal AHU Kementerian Hukum Widodo mengatakan, data Kementerian Hukum mencatat 1.088 orang telah mendapatkan penegasan status kewarganegaraan Republik Indonesia. Kepastian itu diberikan melalui sejumlah program pelayanan dan koordinasi dengan perwakilan RI di berbagai negara.
“Setiap orang yang memenuhi persyaratan hukum berhak mendapatkan kepastian status kewarganegaraan. Kami ingin memastikan persoalan administrasi dan latar belakang keluarga tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk memperoleh haknya sebagai warga negara Indonesia,” kata Direktur Jenderal AHU Kementerian Hukum Widodo.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangan di Jakarta pada Kamis, 5 November 2026. Penguatan koordinasi dengan perwakilan RI menjadi bagian dari upaya mempercepat penyelesaian kasus yang memerlukan pemeriksaan dokumen dan penerapan mekanisme hukum.
Penanganan anak dari keluarga lintas negara
Salah satu perkara yang ditangani Ditjen AHU berkaitan dengan seorang anak pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Anak tersebut memiliki ayah berkewarganegaraan India dan sebelumnya menghadapi persoalan administrasi yang membutuhkan penyelesaian melalui jalur hukum.
Setelah melalui proses penanganan oleh Ditjen AHU Kementerian Hukum, anak itu memperoleh kepastian status sebagai warga negara Indonesia. Kasus tersebut menjadi contoh penanganan persoalan kewarganegaraan yang melibatkan keluarga dengan latar belakang negara berbeda.
- 1.088 orang telah memperoleh penegasan status kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Koordinasi dilakukan Ditjen AHU bersama perwakilan RI di luar negeri.
- Penanganan mencakup anak-anak dari keluarga lintas negara yang mengalami kendala administrasi.
Ditjen AHU juga menggelar kegiatan “Pasti Ada Solusi” di Hong Kong. Dalam kegiatan itu, anak pekerja migran yang kasusnya telah diselesaikan menyampaikan terima kasih kepada Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Pemerintah menempatkan penyelesaian persoalan tersebut sebagai bagian dari perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia dan keluarganya di luar negeri.
