Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyatakan persoalan antara PT BYD Motor Indonesia dengan sejumlah organisasi masyarakat dan warga di Subang, Jawa Barat, telah diselesaikan. Pernyataan itu disampaikan saat ia mengunjungi fasilitas produksi kendaraan listrik BYD di Subang pada Jumat, 13 November 2026.
Persoalan tersebut sebelumnya berkaitan dengan aksi demonstrasi yang dilakukan beberapa kali di sekitar fasilitas perusahaan. Tuntutan masyarakat setempat antara lain menyangkut kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja dari wilayah sekitar pabrik.
“Semua itu ada prosedur penanggulangan dan mitigasi. Saat ini rasanya sudah selesai ya. Kemudian selesai secara permanen,” ujar Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji.
Menurut Sarmuji, penyelesaian masalah telah ditempuh melalui prosedur penanganan dan mitigasi. Pemerintah juga memastikan kegiatan operasional pabrik mobil listrik tersebut tetap berjalan.
Penyerapan tenaga kerja lokal
Dalam kunjungan itu, Sarmuji menyampaikan bahwa 80 persen tenaga kerja PT BYD Motor Indonesia berasal dari Jawa Barat. Adapun pekerja yang direkrut secara khusus dari Kabupaten Subang tercatat sebanyak 30 persen dari seluruh tenaga kerja perusahaan.
Pemerintah masih meminta BYD memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat yang tinggal di sekitar fasilitas produksi. Menurut Sarmuji, peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal perlu diikuti kesiapan keterampilan calon pekerja agar sesuai dengan kebutuhan industri kendaraan listrik.
- Lokasi fasilitas: Subang, Jawa Barat.
- Porsi tenaga kerja asal Jawa Barat: 80 persen.
- Porsi pekerja yang direkrut dari Kabupaten Subang: 30 persen dari keseluruhan tenaga kerja.
Sarmuji mengatakan pelatihan menjadi bagian penting dalam mempertemukan kebutuhan perusahaan dengan kemampuan masyarakat setempat. Calon pekerja, khususnya dari Subang, perlu memperoleh pembekalan berdasarkan persyaratan keterampilan yang ditetapkan BYD.
“Memang, agar masyarakat lokal terutama Subangnya juga semakin tinggi, pelatihan yang dipersyaratkan itu skill-nya harus juga dilatih sedemikian rupa, sehingga cocok terhadap kebutuhan dari BYD sendiri,” tutur Sarmuji.
Dengan demikian, penyelesaian persoalan sosial di sekitar pabrik tidak hanya diarahkan pada keberlanjutan operasional perusahaan. Pemerintah juga menempatkan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan perluasan akses kerja bagi masyarakat sekitar sebagai bagian dari penanganan hubungan antara industri dan lingkungan lokal.
