Perum Bulog memastikan penyaluran bantuan pangan beras periode Oktober-Desember 2026 dilakukan berdasarkan data penerima yang ditetapkan pemerintah. Program tersebut menyasar 33,24 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan ketepatan sasaran menjadi dasar pelaksanaan penugasan pemerintah. Penyaluran menggunakan data by name by address yang disediakan pemerintah sehingga bantuan diarahkan kepada keluarga yang tercantum sebagai penerima.
“Bulog akan terus menjalankan penugasan pemerintah dengan mengedepankan ketepatan sasaran berdasarkan data penerima yang ditetapkan oleh pemerintah,” kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.
Menurut data Badan Pangan Nasional, bantuan beras pada 2026 sebelumnya dialokasikan untuk periode Februari-Maret dan Juli-September. Pemerintah kemudian melanjutkan distribusi untuk tiga bulan terakhir tahun ini. Setiap keluarga penerima memperoleh 10 kilogram beras per bulan.
Koordinasi pemerintah daerah
Rizal menyebut kerja sama antara pemerintah, Badan Pangan Nasional, dan Bulog menjadi dasar pelaksanaan bantuan pangan secara nasional. Bulog juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta menggunakan jaringan pergudangan dan distribusi yang tersebar di berbagai wilayah.
Koordinasi tersebut diarahkan agar distribusi berlangsung efektif, transparan, dan akuntabel. Pemantauan penyaluran dilakukan, antara lain, di Kabupaten Bone dan Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
- Penerima: 33,24 juta keluarga di seluruh Indonesia.
- Besaran bantuan: 10 kilogram beras untuk setiap keluarga per bulan.
- Periode penyaluran: Oktober hingga Desember 2026.
- Cadangan beras pemerintah: 4,5 juta ton hingga awal November 2026.
Bulog mencatat ketersediaan stok cadangan beras pemerintah mencapai 4,5 juta ton hingga awal November 2026. Rizal menyebut stok tersebut menjadi modal untuk menjaga keberlanjutan bantuan sekaligus mendukung langkah pemerintah menghadapi potensi gangguan produksi, perubahan iklim, dan peningkatan kebutuhan pangan menjelang Natal 2026 serta Tahun Baru 2027.
Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional dan Bulog terus mempercepat penyaluran bantuan di berbagai daerah. Kebijakan itu ditujukan untuk membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat berpenghasilan rendah melalui distribusi yang mengacu pada data penerima resmi.