Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan pemerintah tidak dapat memutus akses terhadap unggahan media sosial tanpa dasar dan prosedur yang jelas. Penanganan konten digital harus didahului klasifikasi muatan ilegal, pengaduan, serta pemeriksaan sesuai bidang yang dipersoalkan.
Penjelasan itu disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, dalam acara Ngopi Komdigi di Jakarta pada 13 November 2026. Pernyataan tersebut muncul ketika masyarakat memprotes moderasi sejumlah unggahan media sosial, termasuk konten yang memuat kritik terhadap pemerintah.
Keputusan tidak dapat dilakukan sepihak
Mediodecci mengatakan kewenangan pemerintah dalam menangani informasi digital antara lain merujuk pada Pasal 40 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan itu memberi ruang bagi pemerintah untuk meminta pencegahan penyebaran atau pemutusan akses terhadap informasi yang termasuk kategori terlarang.
Namun, kewenangan tersebut bukan dasar untuk mengambil keputusan tanpa pemeriksaan. Komdigi memerlukan klasifikasi muatan ilegal atau laporan dari masyarakat maupun lembaga resmi sebelum mengajukan tindakan pemutusan akses.
“Komdigi tidak bisa memutus akses secara sewenang-wenang tanpa ada klasifikasi muatan ilegal atau aduan masyarakat atau lembaga resmi.” — Mediodecci Lustarini
Untuk informasi yang tidak langsung masuk dalam kategori muatan ilegal tertentu, Komdigi membutuhkan rekomendasi atau verifikasi dari instansi yang memiliki kewenangan substantif. Dengan mekanisme itu, penilaian mengenai isi informasi dilakukan oleh lembaga yang memahami bidang terkait.
- Informasi mengenai perdagangan ilegal memerlukan verifikasi dari Kementerian Perdagangan.
- Unggahan mengenai makanan atau obat tanpa izin edar memerlukan pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
- Informasi menyesatkan di bidang kesehatan, termasuk isu imunisasi, memerlukan verifikasi instansi yang berwenang di sektor kesehatan.
Komdigi menempatkan pemeriksaan substansi pada lembaga yang memiliki kompetensi sesuai isu dalam unggahan. Artinya, kementerian tidak menjadi satu-satunya pihak yang menentukan kebenaran atau status suatu informasi ketika persoalannya berkaitan dengan perdagangan, obat, makanan, atau kesehatan.
Penjelasan tersebut menegaskan bahwa pengawasan ruang digital memiliki batas hukum. Aduan atau laporan menjadi salah satu pintu penanganan, tetapi tindakan terhadap konten tetap membutuhkan dasar klasifikasi dan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.