Kementerian Keuangan telah menyalurkan Rp 10 triliun kepada BPJS Kesehatan untuk mendukung keberlanjutan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terutama bagi peserta penerima bantuan iuran (PBI). Penyaluran itu menjadi bagian dari tambahan anggaran yang disiapkan pemerintah di tengah kebutuhan pembiayaan program kesehatan nasional.
Tambahan anggaran tersebut berjumlah Rp 20 triliun. Kesepakatannya melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pemerintah merencanakan penyaluran anggaran tambahan itu dalam rentang Oktober hingga November 2026.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Sudarto, menyampaikan perkembangan tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026 pada Jumat, 13 November 2026. Ia mengatakan separuh dari alokasi tambahan telah dikirimkan pada Oktober 2026. Sementara itu, pencairan bagian berikutnya masih menunggu penilaian pemerintah.
“Sisanya rencana akan disalurkan setelah kami melakukan evaluasi terhadap penggunaan dan juga ketahanan dana JKN,” ujar Sudarto.
Pemerintah menyatakan tambahan dana itu ditujukan untuk menjaga kesinambungan pendanaan JKN dan memastikan manfaat pelayanan kesehatan tetap tersedia bagi masyarakat. Peserta PBI merupakan kelompok yang iurannya dibayarkan pemerintah melalui program BPJS Kesehatan.
Anggaran reguler untuk 96,8 juta peserta
Tambahan tersebut berada di luar alokasi reguler dalam APBN 2026 sebesar Rp 47 triliun. Anggaran reguler itu digunakan untuk membayar iuran 96,8 juta peserta PBI-JKN. Dengan demikian, pemerintah menempatkan dana tambahan sebagai dukungan di luar pembiayaan yang telah ditetapkan dalam anggaran negara.
Penyaluran ini berlangsung ketika BPJS Kesehatan mencatat adanya perbedaan antara penerimaan iuran dan pembayaran manfaat layanan kesehatan. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, sebelumnya menyampaikan bahwa hingga September 2026 penerimaan iuran mencapai Rp 118 triliun. Pada periode yang sama, BPJS Kesehatan juga melakukan pembayaran manfaat pelayanan kesehatan.
Rangkaian kebijakan pembiayaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keberlangsungan JKN. Evaluasi atas penggunaan dana dan ketahanan pembiayaan akan menjadi pertimbangan sebelum sisa tambahan anggaran Rp 10 triliun disalurkan.
- Rp 10 triliun telah disalurkan Kementerian Keuangan kepada BPJS Kesehatan.
- Total tambahan anggaran yang disepakati mencapai Rp 20 triliun.
- Anggaran reguler APBN 2026 sebesar Rp 47 triliun dialokasikan untuk iuran 96,8 juta peserta PBI-JKN.