BPJS Kesehatan menilai program Berani Sehat yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dijadikan rujukan oleh daerah lain. Program itu mengintegrasikan perlindungan kesehatan masyarakat dengan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto menyampaikan penilaian tersebut saat bertemu Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid di Kota Palu, Sabtu, 14 November 2026. Pertemuan itu membahas penguatan kerja sama dalam penyelenggaraan JKN di Sulawesi Tengah.
“Program Berani Sehat yang menyasar masyarakat miskin maupun miskin ekstrem sudah tepat. Menurut kami seharusnya bisa menjadi contoh untuk diterapkan di daerah lain di Indonesia,” kata Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto.
Akmal mengatakan program jaminan kesehatan yang dirancang pemerintah daerah dibutuhkan untuk memperluas perlindungan bagi masyarakat. Menurut dia, BPJS Kesehatan mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah karena penyelenggaraan JKN memerlukan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPJS Kesehatan.
Cakupan peserta aktif JKN
Data pemerintah setempat mencatat 221.120 warga Sulawesi Tengah telah memperoleh layanan melalui Berani Sehat yang terhubung dengan BPJS Kesehatan. Pada saat yang sama, peserta aktif JKN di provinsi tersebut mencapai sekitar 3,01 juta jiwa.
Jumlah itu setara dengan cakupan kepesertaan aktif sebesar 91,25 persen dari total penduduk Sulawesi Tengah yang diperkirakan sekitar 3,3 juta jiwa. Akmal menyebut capaian tersebut positif dan berharap pemerintah provinsi mempertahankan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.
- 221.120 warga terlayani melalui Berani Sehat yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan.
- Peserta aktif JKN di Sulawesi Tengah sekitar 3,01 juta jiwa.
- Cakupan kepesertaan aktif JKN tercatat 91,25 persen dari sekitar 3,3 juta penduduk.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan Berani Sehat merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan layanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Ia menyatakan program tersebut mencakup layanan medis dan kasus kesehatan tertentu yang tidak ditanggulangi melalui skema JKN, dengan mekanisme non-JKN.
Dalam pertemuan itu, Akmal juga menyebut kunjungan ke Palu sebagai bagian dari penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan. Kerja sama tersebut diarahkan untuk memastikan penyelenggaraan jaminan kesehatan berlangsung secara berkelanjutan serta menjangkau masyarakat yang membutuhkan perlindungan.