Perjanjian Infrastruktur dan Keuangan Indonesia

Indonesia memiliki perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang mengesankan sejak tahun 1990-an. Namun, struktur keuangan Indonesia saat ini mencegah usaha kecil mengakses pembiayaan yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan menghambat sektor swasta untuk berinvestasi di bidang infrastruktur. Ini bisa memiliki implikasi besar di seluruh perekonomian. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia, yang mencakup 99 persen dari semua usaha swasta yang aktif di negara ini, merupakan jantung kegiatan ekonomi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. UMKM mempekerjakan hampir 97 persen tenaga kerja negara dan berkontribusi 62 persen terhadap PDB. Demikian pula, dengan 17.000 pulau, Indonesia memiliki kebutuhan infrastruktur yang besar, tetapi investasi sektor swasta rendah, menghambat akses ke pasar baru dan menghalangi warga untuk berpartisipasi dalam pasar global.

Perjanjian tersebut, yang mencakup $649 juta dalam bentuk dana hibah MCC dan $49 juta kontribusi dari Pemerintah Indonesia, berupaya membantu Pemerintah Indonesia mengatasi masalah ini dengan mengatasi kendala yang membatasi pertumbuhan ekonomi negara: intermediasi keuangan yang mahal dan kurang berkembang—atau akses pembiayaan. Compact tersebut secara khusus berfokus pada peningkatan pembiayaan infrastruktur – terutama infrastruktur transportasi dan logistik – dan peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM melalui tiga program.

Arzu