Pyongyang mengajukan protes resmi kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada 25 Oktober 2026, menuduh Korea Selatan (Republik Korea/ROK) merekayasa insiden ledakan ranjau darat yang terjadi di Zona Demiliterisasi (DMZ) dan sempat melukai tentara Korsel beberapa waktu lalu. Tuduhan itu disampaikan melalui surat yang dikutip oleh kantor berita resmi Korut, Korean Central News Agency (KCNA), dan dilaporkan oleh AFP.
Dalam suratnya, perwakilan tetap Korea Utara untuk PBB menyatakan bahwa klaim Korsel mengenai “insiden ledakan ranjau” adalah provokasi yang “tanpa dasar” dan dimaksudkan untuk menimpakan kesalahan kepada DPRK (Republik Demokratik Rakyat Korea). Korut menilai insiden tersebut sebagai operasi yang direkayasa oleh ROK untuk memberi label “invasi militer” dan menghambat upaya Korut memperkuat pengamanan perbatasan selatannya.
“[Insiden] yang direkayasa oleh ROK, merupakan langkah obstruktif yang jahat, dengan melabelinya sebagai 'invasi militer', guna menunda dan menghambat upaya DPRK dalam memperkuat perbatasan selatannya,”
Surat itu juga menyatakan bahwa kejadian itu adalah “sandiwara untuk menghindari tanggung jawab atas ketegangan yang terus meningkat di Semenanjung Korea” dan menegaskan bahwa tindakan penguatan perbatasan yang dilakukan Korut merupakan “pelaksanaan kedaulatan yang sah dan adil, dan sepenuhnya selaras dengan Piagam PBB,” menurut kutipan KCNA yang dikutip AFP.
Korea Utara dalam suratnya mengecam pula tindakan Korsel yang melepaskan tembakan peringatan terhadap personel Korut yang terlibat dalam pekerjaan di perbatasan, dan menyebut tindakan itu sebagai pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB yang mengharuskan negara-negara menahan diri dari penggunaan kekerasan atau ancaman terhadap integritas wilayah negara lain.
Perkembangan ini mengikuti insiden yang memicu saling tuduh pada bulan lalu, ketika pihak Korsel menuduh Korut memasang ranjau darat yang kemudian meledak di dalam DMZ—wilayah perbatasan yang biasa diawasi ketat oleh kedua belah pihak. Tuduhan Korsel atas pemasangan ranjau oleh Korut telah dibantah keras oleh Pyongyang, yang kini membalas dengan mengirimkan surat resmi ke DK PBB.
Selain pengaduan Korut, laporan menyebut bahwa pekan lalu Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengirim surat kepada Presiden DK PBB yang menyatakan posisi Korsel bahwa ledakan di DMZ tersebut disebabkan oleh ranjau darat. Pernyataan resmi dari pemerintah Korsel itu menjadi bagian dari korespondensi diplomatik yang kini tercatat di forum PBB.
Reaksi dan implikasi diplomatik
Korespondensi antarnegara ke DK PBB menandakan eskalasi diplomatik selain ketegangan militer di lapangan. Kedua belah pihak menggunakan mekanisme PBB untuk mengemukakan versi peristiwa kepada komunitas internasional, langkah yang dapat meningkatkan fokus Dewan Keamanan pada sengketa yang berpotensi memicu konflik lebih luas di Semenanjung Korea.
- Posisi Korut: Menuduh Korsel merekayasa insiden untuk mengalihkan tanggung jawab atas ketegangan;
- Posisi Korsel: Telah mengirim surat sendiri ke Presiden DK PBB menyatakan ledakan di DMZ disebabkan ranjau darat;
- Forum internasional: Kedua surat itu kini menjadi bagian dari dokumentasi diplomatik yang diterima DK PBB.
Dalam konteks hubungan kedua Korea yang sarat kecurigaan, insiden seperti ledakan ranjau di DMZ berisiko memicu respons militer berantai atau peningkatan patroli yang dapat memperburuk situasi keamanan setempat. Penggunaan saluran PBB menunjukkan bahwa kedua pihak mencari legitimasi internasional atas versi kejadian masing-masing.
Pelaporan KCNA yang dikutip AFP menjadi sumber pernyataan Korut dalam kasus ini.
Perkembangan lebih jauh mengenai apakah DK PBB akan menindaklanjuti aduan ini dengan pertemuan formal, investigasi, atau pernyataan resmi masih bergantung pada agenda dan keputusan anggota Dewan Keamanan. Sementara itu, ketegangan di DMZ tetap menjadi fokus pengawasan komunitas internasional karena potensi implikasi regional yang lebih luas.
