Mei 30, 2024

SUARAPALU.COM

Periksa halaman ini untuk berita utama terkini Indonesia, analisis, laporan khusus dari pusat kota besar termasuk Jakarta, Surabaya, Medan & Bekasi.

Indonesia siap meningkatkan kerja sama ketenagakerjaan dengan Arab Saudi

JAKARTA (ANTARA) – Indonesia ingin lebih mengintensifkan kerja sama di bidang ketenagakerjaan yang dibina dengan Arab Saudi untuk memperluas kesempatan kerja bagi pekerja migran Indonesia, kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Afrinsya Noor.

“Kami berharap pemerintah Arab Saudi dapat memberikan kesempatan kerja yang lebih luas lagi bagi para pendatang Indonesia yang bekerja di sektor formal dan informal di Arab Saudi,” kata Noor dalam keterangan kementeriannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Hal itu disampaikan Wamenlu saat bertemu dengan Duta Besar Saudi Faisal Bin Abdullah Al-Mudi di Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, Rabu (24 April).

Nur menyampaikan kepada Dubes bahwa pemerintah Indonesia akan terus memperkuat kerja sama sumber daya manusia dan bekerja sama untuk mencapai visi Saudi 2030 dan Indonesia Emas 2045 melalui kemitraan strategis.

Ia juga berharap Indonesia dan Arab Saudi membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi pekerja migran Indonesia.

“Hubungan ekonomi yang terjalin baik antara Indonesia dan Arab Saudi harus dijaga dan dilanjutkan,” ujarnya.

Dubes Al-Mudi sendiri menyampaikan harapannya agar para pekerja migran asal Indonesia terus berpartisipasi dalam pembangunan negara Teluk tersebut.

Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi bersama-sama menerapkan Sistem Penempatan Saluran (SPSK) yang memungkinkan TKI mendapatkan enam jenis pekerjaan di Arab Saudi.

Dengan sistem ini, ekspatriat Indonesia yang ingin bekerja di Arab Saudi harus mendaftarkan diri ke agen tenaga kerja. Organisasi ini melarang penempatan swasta untuk melindungi pekerja migran Indonesia.

Berita terkait: Kemnaker kirim 224 awak kabin ke Arab Saudi
Berita terkait: Indonesia dan Arab Saudi menandatangani perjanjian perlindungan tenaga kesehatan

READ  Singapura telah menolak klaim bahwa mereka digunakan sebagai 'platform' untuk pemilihan presiden Indonesia