JAKARTA (ANTARA) – Menteri Investasi RI dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengangkat peluang investasi di industri hilir Indonesia dan ibu kota baru Nusantara, dalam forum di Shanghai, China, Rabu.
Pada forum ‘Modal Baru dan Peluang Investasi di Industri Hilir’, Lahadalia menyoroti potensi Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi terkemuka di Asia Tenggara.
“Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia memiliki investasi asing langsung (FDI) tertinggi di sektor industri. Hingga saat ini, investasi dari Tiongkok terus tumbuh selama tiga tahun berturut-turut, terutama di sektor hilir,” tegasnya.
Lahadalia juga menegaskan fokus Indonesia mengembangkan Nusantara dengan menarik lebih banyak investasi.
“Kami juga memprioritaskan pengembangan Nusantara dan terbuka untuk investasi. Kalau ada yang berminat berinvestasi di sana, saya akan bantu semuanya,” imbuhnya.
Ia menambahkan, kebutuhan investasi Indonesia untuk pengembangan infrastruktur, properti, dan energi terbarukan di Nusantara diperkirakan mencapai US$32 miliar.
Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok dan Mongolia Jouhari Oratmangun menyampaikan dukungan kuatnya terhadap forum tersebut.
Ia berharap forum ini bisa secara efektif menampilkan kekayaan dan potensi besar Indonesia kepada negara lain, khususnya Tiongkok.
Hubungan kedua negara terus menguat, tahun ini Presiden Joko Widodo sudah dua kali mengunjungi Tiongkok, tambahnya.
Duta Besar mencatat bahwa hal ini akan mengarah pada komunikasi yang lebih erat antara Indonesia dan Tiongkok.
“Melalui acara ini kita bisa menggali potensi-potensi yang ada di Indonesia, khususnya di bidang industri hilir dan investasi di Nusantara,” tutupnya.
Berita terkait: Presiden mendesak pembangunan Nusantara untuk mengatasi kesenjangan ekonomi
Berita terkait: Babanas Tekankan Urgensi Ketahanan Pangan di IKN Nusantara
More Stories
Betapa pemain alami telah mengubah sepakbola Indonesia
Gedut Permata Julia Astrait dari Indonesia adalah Miss Cosmo 2024
Perempuan didesak untuk mengatasi politik uang selama referendum regional di Indonesia