Tempo.co, Jakarta – dari Indonesia Menteri Pertanian dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mempercepat penyiapan lahan relokasi warga terdampak erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara mulai 16 April 2024.
AHY mengatakan kementeriannya akan memastikan ketersediaan lahan pemukiman di Kecamatan Bolong Mongondo Selatan tanpa penundaan. Pengerjaan akan dilakukan dengan cepat agar masyarakat tidak menderita berkepanjangan, ujarnya.
“Jika kondisi lahan sudah clean and clear, Kementerian siap menerbitkan sertifikat secepatnya,” ujarnya, Sabtu.
Ia berharap dengan adanya relokasi ini, warga yang bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani dapat memulai hidup baru.
“Tidak mudah karena mereka akan direlokasi dari rumah yang sudah mereka tinggali selama puluhan tahun. Namun, demi keselamatan mereka, demi keselamatan keluarga mereka,” ujarnya.
Menteri lebih lanjut mengatakan bahwa dia berharap masyarakat yang terkena dampak akan diberikan perumahan dan tambahan lahan untuk bertani.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat bersama beberapa anggota kabinet di Istana Negara Jakarta, Jumat (3 Mei), membahas rencana relokasi warga terdampak letusan Gunung Ruang di Kepulauan Siau Takulandang Pyaro (Sitaro). .
Presiden menegaskan, relokasi warga dan status pengungsi menjadi permasalahan yang perlu segera diatasi.
Ia juga menekankan pentingnya mengidentifikasi bangunan dan infrastruktur yang rusak akibat ledakan, termasuk sekolah, rumah sakit, dan jembatan.
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan 12.000 warga yang terkena dampak letusan gunung berapi Ruang harus dievakuasi ke daerah yang lebih aman di luar pulau.
Warganya berasal dari Pulau Dagulandang di Kabupaten Kepulauan Chitaro, kurang dari 10 kilometer dari kawah gunung berapi tersebut.
diantara
Seleksi Guru: Indonesia akan merelokasi 10.000 orang secara permanen setelah letusan gunung berapi Ruang
klik disini Dapatkan update berita terkini dari Tempo di Google News
More Stories
Beberapa hari setelah penangkapan kritikus Widodo, rezim presiden Indonesia
Keluarga miliarder Indonesia dituduh mengendalikan kelompok 'perusahaan bayangan' terkait deforestasi besar-besaran
Indonesia juga harus memulangkan artefak budaya