JAKARTA (ANTARA) – Pemerintah Indonesia dan Inggris (UK) berupaya mendorong kerja sama digitalisasi untuk meningkatkan kemampuan teknis e-governance.
Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nesar Patria, pemerintah Inggris berpengalaman dalam menerapkan e-Government melalui gov.uk. Dengan demikian, Indonesia bisa mengambil pelajaran dari Inggris, ujarnya.
“Indonesia harus belajar dari keberhasilan tersebut agar kita tidak mengulangi atau mengalami kesalahan yang sama,” jelasnya dalam pernyataan yang dikeluarkan kementeriannya, Sabtu.
Patria mengatakan kementeriannya mempunyai dua tugas terkait penerapan e-Government, yaitu membangun infrastruktur dan koordinasi serta konsultasi aplikasi yang digunakan kementerian, perusahaan, dan pemerintah daerah.
“Indonesia memerlukan pengawasan dukungan teknis dari negara-negara yang telah berhasil menerapkan e-Government, salah satunya Inggris,” imbuhnya.
Ia mencatat, Indonesia telah menjalin kerja sama dengan banyak pihak, termasuk universitas asing, untuk mengembangkan kemampuan teknis e-governance.
Salah satu kerjasama yang dilakukan adalah dengan Tony Blair mengenai bantuan teknis.
“Kemudian akan ada kerjasama bantuan teknis untuk meningkatkan kemampuan kami mengembangkan e-Government di Indonesia,” ujarnya tentang kerjasama dengan perusahaan.
Dalam pertemuan dengan Menteri Negara Inggris untuk Indo-Pasifik Anne-Marie Belinda Trevelyan di kantor kementerian di Jakarta, Kamis (29 Februari 2024), Patria membahas peningkatan kerja sama antara Indonesia dan Inggris.
Trevelyan mengundang pemerintah Indonesia untuk menghadiri pertemuan di Inggris pada bulan Juni untuk membahas digitalisasi.
Menurut Patria, kedua pihak sepakat untuk meningkatkan aksi bersama khususnya memperkuat infrastruktur telekomunikasi di Indonesia, serta mengembangkan kerja sama terkait pendidikan khususnya peningkatan kapasitas.
Berita terkait: Sumathi menyerukan digitalisasi layanan transportasi laut
Berita terkait: Indonesia bermitra dengan perusahaan Belanda untuk pengembangan startup
More Stories
Beberapa hari setelah penangkapan kritikus Widodo, rezim presiden Indonesia
Keluarga miliarder Indonesia dituduh mengendalikan kelompok 'perusahaan bayangan' terkait deforestasi besar-besaran
Indonesia juga harus memulangkan artefak budaya