JAKARTA (Antara) – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MBR) Bambang Susatio menyampaikan harapannya agar seluruh lapisan masyarakat dapat bekerja sama untuk mewujudkan visi Indonesia 2045 yang diinginkan.
“Sebesar apapun idenya, tanpa keberanian, akan sulit bagi kami untuk mewujudkannya,” kata Ketua MPR Bambang Soesatyo di Jakarta, Jumat.
Hal itu disampaikan Suceedio dalam acara pembukaan “Hubungan Alumni Perhimpunan Pelajar Indonesia Luar Negeri (PPI Dunia)” yang dihadiri Wakil Presiden RI Maruf Amin dan para alumni.
Soesatyo berharap masyarakat Indonesia yang terpelajar dapat memanfaatkan segala potensi yang dimiliki Indonesia dan mencegah penguasaan asing atas apa yang menjadi milik negara.
“Perlu kita ketahui bahwa kebutuhan dunia akan nikel, batu bara dan semua sumber daya alam lainnya, kebanyakan ada di tanah air kita,” kata Sucedeo.
Soesatyo menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki sumber daya laut yang melimpah karena dua pertiga luas daratannya adalah lautan.
Ketua MPR, Indonesia menduduki peringkat pertama dunia untuk kandungan nikel, kedua kandungan batubara, keenam kandungan emas, dan urutan ke-13 kandungan gas dan minyaknya di dunia.
“Adalah tanggung jawab kita semua untuk menjaga keutuhan bangsa kita agar tidak sejengkal tanah pun nantinya lepas ke tangan asing,” tegas Susadeo.
Dalam kesempatan yang sama, Koordinator PPI Dunia Achyar Al Rasyid mengatakan, kaum terpelajar memiliki modal sosial untuk menciptakan lingkungan yang stabil antara alumni dan mahasiswa.
“(Ini) jalur regenerasi yang terbentuk antara gagasan dan konsep serta kemungkinan-kemungkinan untuk kemajuan bangsa Indonesia,” tegas Achier.
BPI Dunia didirikan pada tahun 2007 dan kini memiliki 62 cabang BPI di seluruh dunia dan 120 ribu mahasiswa Indonesia di luar negeri.
Berita terkait: Membangun bangsa membutuhkan kerja sama berbasis ide: PPI Dunia
Berita terkait: RUU Lindungi Mahasiswa Indonesia di Luar Negeri Patut Direview: MPR
More Stories
Beberapa hari setelah penangkapan kritikus Widodo, rezim presiden Indonesia
Keluarga miliarder Indonesia dituduh mengendalikan kelompok 'perusahaan bayangan' terkait deforestasi besar-besaran
Indonesia juga harus memulangkan artefak budaya