Tempo.co, Jakarta – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membuka gedung baru KBRI di kawasan Higashi-Kotanda Tokyo, Jepang pada Jumat, 15 Desember 2023.
“Gedung baru ini layak peruntukannya. Desain bangunannya sesuai dengan kebutuhan akan perlindungan terhadap gempa bumi,” ujarnya dalam sambutan pembukaan peresmian.
Ia mengaku serasa berada di Indonesia saat memasuki gedung tersebut.
Marsudi berharap gedung baru ini dapat menjadi wadah diplomasi Indonesia dan upaya untuk terus mengintensifkan hubungan bilateral dengan Jepang.
“Jepang adalah mitra perdagangan terbesar kedua bagi Indonesia. Tahun lalu, total nilai perdagangan bilateral kita melebihi US$42 miliar,” ujarnya.
Negara Asia Timur ini merupakan investor terbesar keempat di Indonesia, dengan total nilai investasi diperkirakan mencapai US$3,56 miliar pada tahun 2022.
Dalam sambutannya, Marsudi menyampaikan terima kasih atas dukungan tegas pemerintah Jepang terhadap pembangunan gedung baru tersebut.
“Saya berharap gedung ini selalu menjadi simbol persahabatan dan kerja sama yang kuat antara Indonesia dan Jepang,” ujarnya.
Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Tsuji Kyoto menghadiri upacara pengambilan sumpah.
Ia mengaku merasa terhormat mendapat kesempatan meresmikan gedung tersebut bersama Menteri Marsudi.
Wamenlu menambahkan, Indonesia dan Jepang telah memperkuat hubungan mereka secara signifikan selama setahun terakhir, bertepatan dengan peringatan 65 tahun hubungan bilateral.
Pembangunan gedung baru dimulai pada April 2021.
Untuk merenovasi gedung, KBRI bekerja sama dengan kontraktor Taisei Corporation. Sementara itu, konsultasi desain dan arsitektur disediakan oleh Kisho Kurokawa Architects and Associates.
Arsitek Indonesia dan Jepang bekerja sama membangun bangunan tersebut dengan menggunakan material seperti marmer, granit, dan batu candi yang dibawa dari Indonesia.
diantara
Seleksi Guru: 3 Berita Teratas Hari Ini: Jokowi Bertemu PM Jepang, Denpasar Masuk 7 Terbaik Dunia, Covid-19 Naik 13%
More Stories
Beberapa hari setelah penangkapan kritikus Widodo, rezim presiden Indonesia
Keluarga miliarder Indonesia dituduh mengendalikan kelompok 'perusahaan bayangan' terkait deforestasi besar-besaran
Indonesia juga harus memulangkan artefak budaya