Tempo.co, Jakarta – dari Indonesia Menteri Agama Rubi Di Sol Kuma Ditegaskannya, pemerintah tidak menyalahgunakan tambahan kuota haji jemaah Indonesia pada musim haji 2024.
Pada Sabtu, 22 Juni 2024, di Madinah, Arab Saudi, beliau menyampaikan, “Prinsipnya tambahan alokasi tersebut tidak boleh disalahgunakan.”
Pernyataan itu ia keluarkan menanggapi kritik Komite Pengawasan Haji (Panitia Pemantau Haji) DPR terhadap pengelolaan surplus kuota haji.DPR)
Awalnya, Indonesia mendapat jatah 221.000 jemaah haji untuk musim haji tahun ini. Tambahan kuota sebanyak 20.000 diterima Presiden Joko Widodo saat pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Arab Saudi. Muhammad Tangki Salman Al-Selatan Oktober tahun lalu.
“Kami tidak menyalahgunakannya (tambahan alokasi) dan akan terus bekerja keras melaksanakan amanah tersebut,” Kuma ditegaskan kembali.
Ia kemudian mengatakan, puncak ibadah haji 2024 berjalan lancar. Mustalifa Tahun lalu berhasil diantisipasi dan dihadang.
“Alhamdulillah, ibadah haji merupakan puncak ibadah ritual Arafah, MustalifaDan Mina berjalan dengan sempurna dan lancar,” tandasnya.
Menteri mengatakan, alasan itulah yang digunakan demi kelancaran seluruh upacara Memukul Kartu pintar dan aktivasi murur Beberapa jamaah diperbolehkan langsung mengikuti skema tersebut Arafah ke Mina tanpa turun dari bus Mustalifa.
Program ini diperuntukkan bagi jamaah haji lanjut usia, jamaah yang menderita gangguan kesehatan, dan jamaah haji cacat.
“Saya pikir itu adalah kunci kesuksesan Memukul Dan murur,” dia berkata.
Sebelumnya, pada Rabu 19 Juni 2024, Kuma Indonesia mengumumkan telah mendapatkan kembali kuota 221.000 jemaah haji untuk musim haji berikutnya.
Dia mengatakan, pemerintah Arab Saudi telah mengumumkan kuota haji bagi jamaah haji di seluruh dunia dalam pertemuan memperingati ibadah haji tahun ini.
diantara
Seleksi Guru: Tiongkok berada di puncak daftar 10 negara dengan hukuman mati tertinggi
klik disini Dapatkan update berita terkini dari Tempo di Google News
More Stories
Beberapa hari setelah penangkapan kritikus Widodo, rezim presiden Indonesia
Keluarga miliarder Indonesia dituduh mengendalikan kelompok 'perusahaan bayangan' terkait deforestasi besar-besaran
Indonesia juga harus memulangkan artefak budaya