JAKARTA (ANTARA) – Indonesia berharap pemberlakuan Peraturan Deforestasi Hutan Uni Eropa (EUDR) bagi petani skala besar dapat ditunda.
Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Mustalifa Makhmut dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan pemerintah Indonesia sedang mencari solusi konkrit atas tertundanya implementasi EUDR melalui Joint Task Force (JTF).
Keyakinan tersebut diungkapkannya pada pertemuan ke-2 Ad Hoc JTF mengenai EUDR yang diselenggarakan di Putrajaya, Malaysia pada 2 Februari 2024.
Makhmud menyerukan adanya saling pengertian dan rasa hormat, dan berharap pemerintah Indonesia memahami permintaan penundaan UE dan mempertimbangkan upaya keberlanjutan yang telah dilakukan hingga saat ini.
Ia menambahkan bahwa pemerintah Indonesia telah menekankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan berdasarkan peraturannya dan prinsip Common but Differentiated Responsibility and Respective Competencies (CBDR-RC).
Sementara itu, Direktur Diplomasi Hijau dan Multilateral Komisi Eropa (EC) Astrid Schomaker menegaskan kembali komitmen UE untuk bekerja sama dengan Indonesia dan Malaysia untuk memastikan kelancaran implementasi EUDR.
Komisi Eropa berjanji untuk bekerja sama dengan Indonesia dan Malaysia untuk memastikan kelangsungan kehadiran petani kecil di semua sektor komoditas yang terlibat dalam rantai pasokan bebas deforestasi.
Komisi Eropa menyambut baik komitmen kedua negara untuk mengembangkan sistem pemantauan yang ketat dan memperkuat sistem sertifikasi mereka, dan menyatakan bahwa mereka berharap dapat mendiskusikan pemetaan hutan untuk mengembangkan peta hutan nasional berdasarkan definisi hutan dari Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO).
Pertemuan kedua JTF Ad Hoc diadakan pada tanggal 4 Agustus 2023 di Jakarta, Indonesia, enam bulan setelah pertemuan pertama. Hasil pertemuan tersebut akan menjadi masukan pada pertemuan ketiga yang dijadwalkan pada September 2024 di Brussels, Belgia.
Berita terkait: Indonesia menyiapkan strategi untuk mengatasi EUDR: Kementerian
Berita terkait: Indonesia siap bekerja sama dengan Malaysia untuk melawan EUDR
More Stories
Beberapa hari setelah penangkapan kritikus Widodo, rezim presiden Indonesia
Keluarga miliarder Indonesia dituduh mengendalikan kelompok 'perusahaan bayangan' terkait deforestasi besar-besaran
Indonesia juga harus memulangkan artefak budaya