Tempo.co, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, ibu kota baru, Istana Garuda Kepulauanatau IKN, lambang kemerdekaan negara. Ia membandingkannya dengan Istana Kepresidenan saat ini yang ia gambarkan sebagai monumen kolonial.
“Saat kami kedatangan tamu, kami bangga dengan warisan kolonial ini. Sekarang, di dalam I.K.NKami sedang membangun [the palace] Itu mencerminkan budaya bangsa Indonesia,” kata Basuki, Ketua Eksekutif Komisi IKN, di sela-sela pameran bersama Arsip Kepresidenan, “Ayo ke Nusantara!” Pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 di Taman Ismail Marzuki Jakarta.
Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengumumkan pada 26 Agustus 2019 bahwa ia akan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Benajam Pasar Utara di Kalimantan Timur. Keputusan tersebut didasarkan pada beberapa faktor seperti minimnya risiko bencana, lokasi yang strategis, dekat dengan kawasan maju (Balikpapan dan Samarinda), infrastruktur yang ada, dan lahan milik pemerintah yang luasnya mencapai 180.000 hektar.
Menurut Basuki, rencana pemindahan ibu kota sudah dibicarakan para pemimpin nasional sejak Indonesia merdeka. Beberapa kota seperti Bandung, Jongol dan Balangaraya dipilih sebagai lokasi relokasi. Namun, rencana itu akhirnya terlaksana JokowiAdministrasi
“Kami mendampingi Benajam Pasar saat survei Gunung Mas dan Mamuju sebelum menetap di Uttara,” kata Basuki.
Menteri menggarisbawahi bahwa langkah tersebut akan lebih dari sekedar transfer fisik. “Ini bukan hanya tentang memindahkan kota atau bangunan, ini tentang mengubah cara pembangunannya,” kata Presiden berulang kali, katanya.
Pembangunan ibu kota baru direncanakan dalam lima tahap hingga tahun 2045 dengan perkiraan anggaran sebesar Rp466 triliun. Pemerintah mengalokasikan 20 persen atau sekitar Rp90 triliun dari APBN, dan sisanya bergantung pada investor.
Riri Rahayu
Seleksi Guru: Gugus tugas baru Jokowi menandakan kegagalan menarik investasi di ibu kota baru, klaim anggota DPR
klik disini Dapatkan update berita terkini dari Tempo di Google News
More Stories
Beberapa hari setelah penangkapan kritikus Widodo, rezim presiden Indonesia
Keluarga miliarder Indonesia dituduh mengendalikan kelompok 'perusahaan bayangan' terkait deforestasi besar-besaran
Indonesia juga harus memulangkan artefak budaya