JAKARTA (ANTARA) – Pemerintah Indonesia menghadiri pertemuan Employment Working Group (EWG) G20 ke-4 di Indore, India pada Rabu.
Ini akan menjadi pertemuan keempat atau terakhir untuk Gugus Tugas Ketenagakerjaan G20 di bawah Kepresidenan India 2023.
Pertemuan tersebut melanjutkan diskusi dan Presiden India menyelesaikan draf Deklarasi Menteri dan dokumen hasil dari tiga isu prioritas EWG G20, kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia Anwar Sanusi dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis.
Tiga masalah prioritas adalah mengatasi kesenjangan keterampilan global, jaminan sosial yang memadai, dan kondisi kerja yang layak bagi pekerja di gig platform economy, serta pendanaan berkelanjutan untuk jaminan sosial yang memadai bagi semua.
Karena ini telah menjadi fenomena di mana-mana, diskusi tentang masalah pertama menjadi penting, katanya.
Sementara itu, era digitalisasi tidak bisa dihindari, apalagi dengan munculnya Generasi Z yang sejak dini berinteraksi dengan dunia digital. Juga, ada kesenjangan dalam keterampilan atau penguasaan digital.
Dengan pemikiran ini, pertanyaan yang muncul adalah apa strategi yang tepat untuk mencari solusi menurut EWG?
Pada pertemuan EWG tersebut, kementerian memaparkan beberapa praktik terbaik, khususnya yang diterapkan oleh negara-negara G20 dan mitra G20.
Sementara itu, isu kedua dibahas dari kepresidenan Indonesia.
Isu ini sangat menarik karena keberadaannya diperlukan untuk melindungi para pekerja, ujarnya.
Pertanyaannya adalah bagaimana memberikan perlindungan ini ketika begitu banyak pekerjaan didigitalkan, katanya.
Masalah ketiga juga penting untuk dibahas, karena ia menekankan bahwa semua program tidak akan efektif jika tidak dilaksanakan secara konsisten.
Berita terkait: Indonesia mendesak G20 untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah global
BERITA TERKAIT: Standar Kebijakan Global Diperlukan untuk Mengatur Aset Kripto: Menteri
More Stories
Beberapa hari setelah penangkapan kritikus Widodo, rezim presiden Indonesia
Keluarga miliarder Indonesia dituduh mengendalikan kelompok 'perusahaan bayangan' terkait deforestasi besar-besaran
Indonesia juga harus memulangkan artefak budaya