Saya optimis industri halal Indonesia bisa berkembang di Jepang ke depan
JAKARTA (Antara) – Menteri Agama Yakut Solil Kumas yakin produk halal Indonesia bisa menembus pasar Jepang, berdasarkan lawatan ke Jepang untuk memperkuat produk halalnya.
“Kemarin saya berbicara banyak tentang peluang kerja sama antara Indonesia dan Jepang dalam konteks industri halal. Saya optimis industri halal Indonesia akan berkembang di Jepang ke depan,” ujarnya di Jakarta, Senin.
Sakura didampingi oleh Muhammad Akil Irham, Ketua Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam perjalanan kerjanya ke Tanah Air beberapa waktu lalu. Di Jepang, menteri bertemu otoritas halal setempat dan duta besar Indonesia di kedutaan Tokyo.
Kumas mengatakan, dia bekerja sama dengan Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Heri Ahmadi, menyusun rencana untuk memanfaatkan peluang masuknya produk halal Indonesia ke Jepang.
“Menurut saya menarik karena Jepang adalah salah satu tujuan wisata orang Indonesia. Sementara di lapangan kami menemukan bahwa makanan halal masih sulit didapat. Kalaupun ada, itu makanan ala Malaysia atau Pakistan.” Dia memberi tahu.
Menteri juga mengawasi langsung penilaian Foreign Halal Companies in Japan (LHLN), Japan Islamic Foundation (JIT), dan Japan Muslim Association (JMA).
Akreditasi LHLN dilakukan untuk saling pengakuan dan saling pengakuan sertifikasi Halal. Jika perjanjian saling pengakuan dibuat, tidak akan ada pembatasan perdagangan produk Halal antara kedua negara.
Selain JIT dan JMA, ada dua organisasi halal yang telah mengajukan permintaan kerjasama produk halal dengan pemerintah Indonesia, yaitu Muslim Professional Japan Association dan Japan Halal Association (NPO).
Berita Terkait: Perlu Sinergi Indonesia-Jepang untuk Jaminan Produk Halal: Menteri
Berita terkait: Menteri Kumas berkunjung ke Jepang untuk perkuat kerja sama produk Halal
Berita terkait: Chungcheongbuk-do incar kerjasama halal dengan Indonesia
More Stories
Beberapa hari setelah penangkapan kritikus Widodo, rezim presiden Indonesia
Keluarga miliarder Indonesia dituduh mengendalikan kelompok 'perusahaan bayangan' terkait deforestasi besar-besaran
Indonesia juga harus memulangkan artefak budaya