4 Januari 2023
Jakarta – Meski pembatasan COVID-19 telah dicabut, pemerintah mengingatkan masyarakat untuk tidak mengurangi perlindungan terhadap virus corona, sekaligus mengimbau pemerintah daerah untuk terus menggalakkan vaksinasi dan pemakaian masker, meski tidak wajib.
Arahan menteri pencabutan Pembatasan Tindakan Masyarakat (PPKM), yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Sabtu, masih memuat ketentuan yang mewajibkan pemerintah daerah mengambil langkah-langkah “efektif” dan “persuasif” untuk mencegah beban kasus Indonesia meningkat menjadi penyakit endemik. .
Untuk itu, Pemda mengimbau kepada masyarakat agar tidak memaksa, tetap menggunakan masker di angkutan umum, di keramaian dan sakit, serta rutin mencuci tangan dan tetap menggunakan aplikasi tracing PeduliLindungi. Orang harus didorong untuk mendapatkan vaksinasi dengan seri primer (dosis satu dan dua) atau dosis penguat (dosis tiga) dan diuji jika mereka menunjukkan gejala.
Instruksi Menteri juga menyebutkan bahwa gugus tugas Covid-19 terus dibentuk di tingkat nasional dan daerah untuk memantau situasi Covid-19 secara terus menerus.
PPKM telah dinonaktifkan sepenuhnya, kata Wiku Adisasmido, juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional. Pos Jakarta Pembatasan kesehatan lainnya, termasuk perjalanan domestik dan internasional, masih “berlaku”.
Menurut surat edaran satuan tugas yang dikeluarkan pada bulan September, pelancong internasional berusia 18 tahun ke atas harus telah menyelesaikan rangkaian vaksinasi primer dua dosis setidaknya dua minggu sebelum tiba di Indonesia. Jika suhu tubuhnya melebihi 37,5 derajat Celcius pada saat kedatangan, mereka harus menjalani tes PCR.
Sedangkan perjalanan domestik membutuhkan rangkaian primer dan dosis booster.
[RA::Govt lifts remaining COVID
restrictions::https://www.thejakartapost.com/indonesia/2022/12/30/govt-lifts-remaining-covid-
restrictions.html]
“Kebijakan ini akan kita terapkan dengan baik karena masyarakat perlu waspada dan waspada terhadap penyebaran COVID-19,” kata Vikku, Senin.
PPKM dapat kembali
Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengumumkan pada hari Jumat bahwa PPKM dicabut sesaat sebelum awal tahun karena kebanyakan orang di negara ini sudah memiliki antibodi terhadap virus dan epidemi telah terkendali selama beberapa bulan terakhir.
Indonesia telah melaporkan kurang dari 1.000 kasus baru setiap hari sejak 23 Desember, dengan hanya 366 kasus baru yang dilaporkan pada Hari Tahun Baru, menyusul lonjakan kecil di bulan November yang mencapai 8.000 kasus setiap hari.
Sementara pencabutan PPKM berarti pencabutan pembatasan kapasitas di seluruh perkantoran dan ruang publik, Jokowi mengimbau masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan 3M seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak sosial.
Tito juga mengatakan pemerintah bisa kembali memberlakukan PPKM jika kasus meningkat.
Sementara itu, beberapa ahli mengingatkan bahwa pandemi masih jauh dari selesai.
[RA::Caution urged after lifting of all COVID-19
restrictions::https://www.thejakartapost.com/indonesia/2023/01/01/caution-urged-after-lifting-of-
all-covid-19-restrictions.html]
Epidemiolog Dickie Budiman dari Universitas Griffith Australia mengatakan, menaikkan PPKM selama liburan akhir tahun bisa membuat Indonesia rentan terhadap penyebaran COVID-19. Perubahan kebijakan akan mendorong sebagian besar populasi untuk menurunkan pertahanan mereka dan berhenti memakai masker sama sekali.
‘iman’
Meski masih ada kekhawatiran, Presiden mengatakan pada hari Senin bahwa pencabutan PPKM akan membantu menghidupkan kembali perekonomian. Saat berkunjung ke pasar Tanah Abang Jakarta Pusat, salah satu pasar tersibuk di ibu kota sebelum pandemi melanda, Jokowi mengatakan dia berharap kembalinya PPKM akan “membawa harapan”.
“2022 bukanlah tahun yang mudah, begitu pula tahun sebelumnya. Jadi tahun 2023 kita berharap ada harapan karena sistem PPKM dicabut,” kata Jokowi dalam video resminya yang terlihat berkeliling pasar tanpa masker.
Ia berharap “rasa harapan baru tanpa PPKM” akan muncul tidak hanya di pasar Tanah Abang tetapi di semua pasar lain di seluruh nusantara.
More Stories
Beberapa hari setelah penangkapan kritikus Widodo, rezim presiden Indonesia
Keluarga miliarder Indonesia dituduh mengendalikan kelompok 'perusahaan bayangan' terkait deforestasi besar-besaran
Indonesia juga harus memulangkan artefak budaya