JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jasuli Juwaini mendukung tekad Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI yang tidak akan menormalisasi hubungan Indonesia dengan Israel di tengah tekanan yang ada.
Pujian kepada Menteri Luar Negeri (Redno Marsudi) yang secara tegas menolak isu normalisasi hubungan dengan Israel. Fraksi PKS terus mendukung dan mengawal pendekatan yang mencerminkan konstitusi kita, kata Jasuli dalam keterangan tertulisnya. Jakarta, Sabtu.
Ia meyakini tekad Kementerian Luar Negeri merupakan pendekatan bulat dan ringkas dari tingkat pemerintahan lain, khususnya Kementerian Perekonomian dalam isu normalisasi. Indonesia berencana bergabung dengan Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).
“Tidak ada alasan bagi Indonesia untuk menormalisasi hubungan dalam bentuk apapun dengan Zionis Israel yang justru melakukan penjajahan dan genosida terhadap rakyat Palestina,” kata Jasuli.
Wakil Presiden Parlemen Muslim Dunia (IIFP), penolakan Israel terhadap Indonesia merupakan amanat konstitusi yang secara jelas menyebutkan tugas dan tanggung jawab untuk memberantas segala bentuk kolonialisme di atas dunia.
“Israel jelas-jelas menjajah rakyat Palestina, merampas tanah mereka, dan membunuh warga sipil: anak-anak, perempuan, dan orang tua. Normalisasi hubungan dengan penjajah jelas mencederai amanat konstitusi, melukai perasaan kolektif masyarakat Indonesia, sehingga dilarang undang-undangnya,” kata Jasuli.
Di sisi lain, ia mengatakan Indonesia teguh menjaga hak-hak rakyat Palestina hingga merdeka. “Selama Indonesia pro-Palestina dan menentang penjajah Israel,” tambah Jasuli.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI menampik isu normalisasi hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel agar bisa diterima menjadi anggota OECD.
Tag: Israel PKS Palestina
More Stories
Beberapa hari setelah penangkapan kritikus Widodo, rezim presiden Indonesia
Keluarga miliarder Indonesia dituduh mengendalikan kelompok 'perusahaan bayangan' terkait deforestasi besar-besaran
Indonesia juga harus memulangkan artefak budaya