Jakarta (Antara) – Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab (UEA) Abdullah bin Saeed Al Nahyan memimpin pertemuan komisi gabungan pertama kedua negara pada Kamis.
Dalam pertemuan yang digelar di Kementerian Luar Negeri UEA, keduanya membahas kemajuan kerja sama Indonesia dan UEA, termasuk mengatasi konflik dan situasi kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza.
“Indonesia dan UEA memiliki keprihatinan yang sama terhadap krisis kemanusiaan di Palestina,” kata Marsudi dalam siaran pers KBRI Abu Dhabi yang diunggah ke laman kementeriannya, Jumat.
Terkait konflik di Gaza, Menkeu mengatakan kedua negara berharap gencatan senjata dapat segera dicapai dan bantuan kemanusiaan dapat terus sampai ke Gaza.
BERITA TERKAIT: Jokowi memberi pengarahan kepada Biden tentang posisi Indonesia di Gaza
Selain isu Palestina, pertemuan Komisi Gabungan juga membahas kemajuan dan kerja sama Indonesia dengan UEA di beberapa bidang, antara lain perdagangan dan investasi, energi, perubahan iklim, ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kedua negara menyepakati beberapa program kerja sama antara lain kerja sama di bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, agama, kesehatan, dan kepegawaian.
Menurut Marsudi, pertemuan komisi gabungan pertama ini menandai tonggak sejarah dalam memperkuat hubungan bilateral dan kerja sama antara Indonesia dan UEA.
Duta Besar Indonesia untuk UEA, Hussain Bagis, berharap pertemuan hari Kamis ini dapat mendorong pemulihan hubungan kedua negara di berbagai bidang, mulai dari ekonomi hingga hubungan antar masyarakat. .
Dalam kunjungannya ke UEA, Menteri Marsudi juga meresmikan gedung baru KBRI Abu Dhabi.
Upacara pelantikan tersebut dihadiri oleh beberapa pejabat senior, antara lain Suhail Mohammed Al Mazrouei, Menteri Energi dan Infrastruktur, dan Ahmad Bin Ali Al Shaikh, Menteri Negara Kementerian Luar Negeri UEA.
Berita terkait: Indonesia dan UEA membentuk komite bersama untuk memantau perkembangan IUAE-CEPA
Berita terkait: Kementerian Perdagangan merencanakan UEA sebagai pusat ekspor halal Indonesia
More Stories
Beberapa hari setelah penangkapan kritikus Widodo, rezim presiden Indonesia
Keluarga miliarder Indonesia dituduh mengendalikan kelompok 'perusahaan bayangan' terkait deforestasi besar-besaran
Indonesia juga harus memulangkan artefak budaya