Padam, Kepulauan Riau (ANTARA) –
Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Indonesia (DKBP) Ratna Devi Petalolo menghimbau perempuan untuk mengatasi dan mencegah politik uang pada Pemilihan Presiden Daerah (Pilgada) 2024.
Permintaan itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam acara edukasi Bilgada yang bertemakan “Peran Perempuan dalam Pengawasan Pilkada 2024”. Acara tersebut diselenggarakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bavaslu) Kota Batam pada Sabtu.
Menurut Petalolo, politik uang juga menjadi salah satu isu yang bisa menggagalkan jalannya pemilu.
Ia menjelaskan, dengan membantu mengawasi tahapan Pilkata, perempuan diharapkan dapat melindungi anggota keluarganya dan orang-orang di sekitarnya dari politik uang.
“Jangan kompromikan integritas Anda sebagai pemilih dengan uang. Saya yakin perempuan memiliki pengaruh yang luar biasa dalam mengawal penyelenggaraan Bilgada,” ujarnya.
Ia mencatat, selain politik moneter, politisasi persoalan emosional juga kerap terjadi dalam tahapan Pilkata.
Ia mengatakan, isu-isu penting sering dibicarakan di ruang publik selama Bilgada, sehingga perempuan berperan dalam mendidik anggota keluarganya dan orang-orang di sekitarnya.
“Perempuan punya kekuatan dan fundamental dalam pendidikan politik. Perempuan akan menjadikan pemilu lebih baik dengan pengaruhnya dan siap menjadi kepanjangan tangan Bawazlu dalam mengawasi Pilkata,” tambah Petalolo.
Ia berharap dengan melakukan kegiatan edukasi tersebut, perempuan dapat menjadi penggerak itikad baik selama Bilgada.
Ia mengatakan, sejumlah uang seharusnya tidak mempengaruhi terselenggaranya pemilu yang demokratis.
Pemungutan suara Bilgada akan dilaksanakan serentak di seluruh daerah pada 27 November 2024.
BERITA TERKAIT: West Papua terus mengedukasi masyarakat untuk mewujudkan Pilkata damai
BERITA TERKAIT: Pengumuman Pilkada Damai untuk penyelenggaraan pemilu yang baik: Gubernur
Penerjemah: Jessica H, Kenzu
Penulis: Rahmat Nasushan
Hak Cipta © ANTARA 2024
More Stories
Beberapa hari setelah penangkapan kritikus Widodo, rezim presiden Indonesia
Keluarga miliarder Indonesia dituduh mengendalikan kelompok 'perusahaan bayangan' terkait deforestasi besar-besaran
Indonesia juga harus memulangkan artefak budaya