KBRI Doha menyelenggarakan diskusi tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat Indonesia di Qatar pada hari Sabtu. Acara yang diadakan di KBRI ini dihadiri oleh masyarakat dari berbagai kalangan seperti Perhimpunan Pelajar Indonesia di Qatar, Nahtlatul Ulama. Cabang Khusus di Qatar, dan Umat Katolik Indonesia di Qatar, Duta Besar RI Ridwan Hassan dan para diplomat Indonesia lainnya di Qatar juga turut serta dalam diskusi tersebut. Siddharth Tanusuproto, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Indonesia, menjadi pembicara utama. Dalam diskusi tersebut, beliau menekankan pentingnya pendidikan kewarganegaraan saat ini, khususnya bagi generasi muda Indonesia di Qatar. Siddharth menjabat sebagai asisten (1967-1968) dan ketua MPR (2013-2014) untuk presiden pertama Indonesia, Soekarno. Menurut Sidardo, Indonesia telah ditetapkan sebagai rumah mereka. ras, bahasa atau agama. Bapak pendiri dan presiden pertama Indonesia pernah berkata: “Indonesia adalah satu untuk semua dan satu untuk semua,” Cidardo mengutip. Ia menambahkan, ada lebih dari 17.000 pulau, 300 suku bangsa, dan 700 bahasa yang digunakan di seluruh kepulauan Indonesia. Perlu ideologi pemersatu yang melekat pada setiap warganya. Dalam konteks ini, Panjasila (panja berarti lima dan sila berarti prinsip) masih relevan dan berlaku sebagai ideologi negara yang mempersatukan 280 juta rakyat Indonesia dari berbagai latar belakang. Dia mencatat. Panjasila secara resmi diadopsi sebagai falsafah negara Indonesia pada 1 Juni 1945, dan menjadi dasar konstitusi, undang-undang, dan kebijakan nasional Indonesia.Panjasila juga merupakan nilai dan prinsip fundamental yang memandu bangsa dan rakyatnya, kata Hassan . Sekitar 23.000 orang Indonesia kini tinggal di Qatar, 8% hingga 9% di antaranya adalah generasi muda di bawah usia 20 tahun.” Karena itu KBRI menyelenggarakan berbagai program kemasyarakatan untuk ekspatriat muda Indonesia di Qatar,” ujarnya.
More Stories
Beberapa hari setelah penangkapan kritikus Widodo, rezim presiden Indonesia
Keluarga miliarder Indonesia dituduh mengendalikan kelompok 'perusahaan bayangan' terkait deforestasi besar-besaran
Indonesia juga harus memulangkan artefak budaya