JAKARTA (ANTARA) – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI membuat situs belanja online Tiongkok TEMU tidak dapat diakses dari Indonesia untuk melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) nasional.
“TEMU kami hapus sebagai respon cepat atas kekhawatiran masyarakat, khususnya pelaku UMKM,” kata Menteri Kominfo Budi Ari Setiadi di kantornya di Jakarta, Rabu.
Karena tidak terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik, TEMU tidak memenuhi syarat beroperasi di Indonesia, demikian Peraturan Menteri Kominfo Nomor Tahun 2020. Ia juga menggarisbawahi bahwa ketidakpatuhan terhadap s.
Setiadi mencatat, keputusan pemblokiran TEMU didorong oleh semakin masifnya ancaman produk luar negeri terhadap UMKM dalam negeri melalui jalur online dan offline.
Lebih lanjut Menteri menjelaskan, koperasi dan usaha kecil menengah juga telah mengambil langkah menindaklanjuti surat yang diterima dari Deten Mastuki.
“Produk UMKM lokal harus dilindungi pemerintah dari pasar luar negeri yang memasok produk luar negeri langsung dari pabriknya sehingga harganya jauh lebih murah. Ini persaingan tidak sehat yang akan mengancam keberlangsungan UMKM kita,” ujarnya.
Platform e-commerce yang berbasis di Tiongkok ini dilaporkan sering mengirimkan produk dengan konsistensi buruk dan tidak memenuhi standar kualitas.
Selain itu, pada tahun 2023, Google menangguhkan Pinduoduo, aplikasi belanja yang berbagi perusahaan induk TEMU, karena dugaan malware.
Untuk saat ini, TEMU di Indonesia bisa Anda temukan dan unduh melalui Google Play Store atau websitenya. Namun, pengguna tidak bisa memilih Indonesia sebagai negara tujuan pengiriman di pengaturan aplikasi.
Berita terkait: Menteri mendesak UMKM untuk menurunkan peringkat produk untuk meningkatkan lapangan kerja
Berita terkait: Indonesia dorong forum perdagangan untuk menggenjot ekspor UMKM ke luar negeri
Diterjemahkan oleh: Livia K, Tegar Noorbitra
Pengarang : Aditya Ego Sigit Vigaxono
Hak Cipta © ANTARA 2024
More Stories
Beberapa hari setelah penangkapan kritikus Widodo, rezim presiden Indonesia
Keluarga miliarder Indonesia dituduh mengendalikan kelompok 'perusahaan bayangan' terkait deforestasi besar-besaran
Indonesia juga harus memulangkan artefak budaya