JAKARTA – Prabowo Subianto mendapat dukungan dari hampir sembilan partai politik di parlemen, menempatkannya di atas dua kandidat lainnya dalam pemilihan presiden lima tahun di Indonesia pada Februari 2024.
Dalam keputusan mengejutkan pada hari Minggu, partai tertua di negara itu, Golkar, dan partai Amanat Nasional pro-Islam menjanjikan dukungan untuk menteri pertahanan dan mantan jenderal angkatan darat.
Sebelumnya dia mendapat dukungan dari Partai Gerindra miliknya sendiri dan Partai Kesadaran Nasional (PKB) yang pro-Islam.
Partai-partai yang mendukung pencalonan Prabowo memenangkan 46 persen kursi parlemen.
Dua calon presiden lainnya, Gubernur Jawa Tengah Kanjar Pranovo dan mantan Gubernur Jakarta Anis Baswedan, masing-masing mendapat 26 persen dan 28 persen.
Menurut undang-undang pemilu Indonesia, sebuah partai atau gabungan partai harus menguasai setidaknya 20 persen kursi parlemen untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum.
Koalisi partai pendukung Prabowo yang disebut-sebut diunggulkan oleh Presiden petahana Joko Widodo, belum memutuskan siapa yang akan bergabung dengan Prabowo.
Nama-nama yang disebut-sebut termasuk Menteri Badan Usaha Milik Negara Eric Tohir, yang keluarganya adalah donor utama kampanye kepresidenan Jokowi; Bapak Muhaimin Iskandar, ketua PKB dan pendukung awal pencalonan Bapak Prabowo; dan satu-satunya walikota Gibran Rakabuming Raqqa, putra Jokowi.
Jadwal pendaftaran tahun ini dimulai pada 19 Oktober dan berakhir pada 25 November, dilanjutkan dengan masa kampanye pemilihan umum 14 Februari.
Berbicara di hadapan para pemimpin dari empat partai politik yang telah memberikan dukungan mereka untuk pencalonannya, Prabowo mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
“Kita berpolitik agar kita bisa berperan dalam kemajuan bangsa dan negara kita. Kita tidak mau menyerahkan nasib bangsa kita kepada orang-orang yang diragukan cintanya kepada rakyat dan bangsa kita,” ujarnya.
More Stories
Beberapa hari setelah penangkapan kritikus Widodo, rezim presiden Indonesia
Keluarga miliarder Indonesia dituduh mengendalikan kelompok 'perusahaan bayangan' terkait deforestasi besar-besaran
Indonesia juga harus memulangkan artefak budaya