Oleh
Kantor Berita Vietnam
Kamis, 15 Agustus 2024 | 22:53 GMT+7
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan pada hari Rabu bahwa negara sedang melakukan upaya untuk membuat perjalanan udara lebih murah bagi para pelancong.
Pemerintah Indonesia telah membentuk satuan tugas yang bertujuan untuk mengurangi harga tiket pesawat. Tarif penerbangan domestik diperkirakan turun sekitar 10% pada bulan Oktober.
Kekuatan tersebut antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), serta kementerian dan organisasi terkait lainnya.
Sebelumnya, Badan Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) memperkirakan bisnis penerbangan Tanah Air saat ini stagnan dan mengalami kerugian. Meski harga tiketnya mahal, maskapai tersebut tidak memperoleh keuntungan yang signifikan.
Presiden INACA Denon Prawiraatmadja mengatakan maskapai penerbangan mengalami kerugian akibat tingginya biaya penerbangan sehingga mendorong kenaikan harga tiket.
Sandiaga mengatakan, seluruh permasalahan tersebut akan dikaji untuk memastikan sektor penerbangan Indonesia, seperti negara lain, dapat beroperasi secara efisien.
Pengamat penerbangan Alvin Lee menilai tingginya beban pajak dari pemerintah dan bandara menjadi faktor utama tingginya harga tiket pesawat di Indonesia.
Menurut Alvin, harga tiket per penumpang sudah termasuk biaya operasional dan pemeliharaan bandara serta biaya pelayanan bandara. Biaya-biaya signifikan yang ditambahkan ke harga tiket menyebabkan tarif yang lebih tinggi bagi penumpang.
Alvin menambahkan, harga tiket pesawat sudah termasuk PPN 11% dan retribusi bahan bakar jet sebesar 0,25% untuk penerbangan domestik.
Sementara itu, maskapai penerbangan harus menerima pajak tersebut ketika mereka membeli bahan bakar dan juga membayar bea masuk atas pesawat dan suku cadangnya. Hal ini mengakibatkan pajak berganda yang mengakibatkan harga tiket pesawat menjadi lebih tinggi.
More Stories
Beberapa hari setelah penangkapan kritikus Widodo, rezim presiden Indonesia
Keluarga miliarder Indonesia dituduh mengendalikan kelompok 'perusahaan bayangan' terkait deforestasi besar-besaran
Indonesia juga harus memulangkan artefak budaya