Ini (kolaborasi) adalah kunci untuk membangun otonomi strategis Indonesia
Jakarta (Antara) – Indonesia terus berupaya mengintensifkan kerja sama pertahanan dengan Prancis, yang tidak hanya terbatas pada perdagangan alutsista, tetapi juga transfer teknologi, pengembangan bersama, dan produksi bersama alutsista.
Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Perancis mengadakan pertemuan 2+2 di Paris pada hari Jumat.
Bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ia bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna, dan Menteri Angkatan Bersenjata Sébastien Lecornu.
“Ini (kerja sama) kunci membangun otonomi strategis Indonesia,” kata Marsudi dalam keterangan videonya, Jumat.
Ia menekankan perlunya kerja sama ini untuk menjadikan Indonesia bagian dari rantai pasokan global untuk industri strategis.
“Untuk itu, saya mendorong pelaksanaan joint venture dan kerja sama manufaktur bersama antara Thales dan PT Len Industri,” ujarnya.
Thales Group adalah perusahaan multinasional Prancis yang merancang, mengembangkan, dan memproduksi perangkat dan peralatan untuk sektor kedirgantaraan, pertahanan, dan pertahanan.
PT Len Industri adalah perusahaan milik negara yang memproduksi produk di bidang elektronika untuk industri pertahanan.
Dalam pertemuan 2+2 tersebut, Menlu juga menyampaikan ketertarikan Indonesia untuk melakukan kerja sama di bidang keamanan maritim, antara lain dukungan transfer teknologi dan bantuan capacity building yang diberikan Perancis kepada Badan Keamanan Maritim Indonesia (Bagamla RI).
Selain itu, Indonesia menawarkan kerjasama di bidang keamanan siber melalui kerjasama antara Badan Siber dan Sandi Negara (PSSN) dengan industri pertahanan, Thales.
Berita terkait: Indonesia-Prancis menjajaki kerja sama di bidang pertahanan, alih teknologi
Berita terkait: Banyak negara melirik Indonesia sebagai panutan: Menteri Pertahanan
Berita terkait: Indonesia minta Prancis tandatangani ASEAN Nuclear-Free Zone Treaty
More Stories
Beberapa hari setelah penangkapan kritikus Widodo, rezim presiden Indonesia
Keluarga miliarder Indonesia dituduh mengendalikan kelompok 'perusahaan bayangan' terkait deforestasi besar-besaran
Indonesia juga harus memulangkan artefak budaya