Indonesia berencana meningkatkan anggarannya sebesar 13,6% tahun depan, dengan Presiden Joko Widodo memerintahkan kabinetnya untuk segera menyelesaikan proyek-proyek strategis, termasuk membangun ibu kota baru, kata menteri keuangan, Kamis.
Negara Asia Tenggara itu akan menghabiskan hingga 3.476,2 triliun rupee ($ 232,69 miliar) tahun depan, dengan pendapatan pemerintah hingga 2.865,3 triliun rupee, kata Sri Mulyani Indravati dalam pertemuan dengan pejabat pemerintah.
Tahun depan adalah tahun terakhir kepresidenan.
Defisit anggaran akan berada pada kisaran 2,16% hingga 2,64% dari PDB, dengan target 2,84% dari PDB pada tahun 2023.
Sri Muliani mengatakan pengeluaran prioritas pemerintah adalah untuk pemilu dan langkah-langkah untuk memberantas kemiskinan ekstrem, selain membangun ibu kota baru di Nusantara di pulau Kalimantan.
“Presiden telah memerintahkan agar proyek prioritas dilaksanakan. Jangan ada inisiatif baru yang berdampak pada proyek (lama) atau program yang belum selesai,” ujarnya.
Indonesia berencana untuk merelokasi 16.000 PNS, TNI dan Polri ke Nusantara tahun depan.
Sri Muliani kembali menegaskan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,3% hingga 5,7% pada tahun 2024, yang akan berada pada kisaran 5% hingga 5,3% pada tahun ini.
Inflasi dianggarkan sebesar 1,5% hingga 3,5%, rupiah akan diperdagangkan antara 14.800 dan 15.400 terhadap dolar dan imbal hasil obligasi 10 tahun akan rata-rata 6,5% hingga 7,4% tahun depan.
Tingkat inflasi bulan Maret Indonesia mencapai 4,97%, dan para pejabat mengharapkan pelonggaran lebih lanjut di akhir tahun.
14.920 per dolar pada hari Kamis, dengan obligasi 10 tahun menghasilkan 6,687%.
Sementara itu, Indonesia diperkirakan akan mengangkat antara 592.000 dan 651.000 barel minyak per hari dan pada tahun 2024 dari 1,007 juta menjadi 1,058 juta barel, yang diperkirakan lebih rendah dari proyeksi tahun ini. ($1 = 14,939.0000 rupee) (Stefano Sulaiman Editing oleh Ed Davis)
More Stories
Beberapa hari setelah penangkapan kritikus Widodo, rezim presiden Indonesia
Keluarga miliarder Indonesia dituduh mengendalikan kelompok 'perusahaan bayangan' terkait deforestasi besar-besaran
Indonesia juga harus memulangkan artefak budaya