JAKARTA (Antara) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaporkan kebakaran hutan dan lahan yang merusak 28.019 hektar lahan di Indonesia pada Januari hingga pertengahan Juni 2023, melepaskan 2,84 juta ton emisi karbondioksida.
“Kolaborasi lintas sektor dilakukan untuk menjaga perlindungan kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan,” kata Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Kehutanan, Thomas Niffinluri, dalam keterangan tertulis yang dikutip Minggu.
Berdasarkan data Chipongi+ Kementerian, lima provinsi yang mengalami kebakaran hutan dan lahan terluas adalah Nusa Tenggara Timur (NTT) seluas 5.211 hektare; Kalimantan Barat (4.172 ha); Lampung (2.272 hektar); Sulawesi Tenggara
(1.961 hektar); dan 1.953 ha untuk pupuk kandang.
Pemerintah telah menerapkan perubahan iklim di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Akibat fenomena El Nino, perubahan iklim akan terus berlanjut di sebagian pulau Kalimantan Indonesia untuk mengantisipasi kemungkinan kebakaran hutan dan lahan, terutama pada Juli hingga Oktober 2023.
Prakiraan cuaca Kalbar dan Kalteng akan dilakukan masing-masing pada 23 Juni dan 25 Juni menggunakan penerbangan Gaza 212. Operasi yang sama akan dilakukan di Kalimantan Selatan juga, katanya.
Selain itu, modifikasi cuaca akan dilakukan di Riau dan Kalimantan Timur untuk mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan di wilayah rawan kedua provinsi tersebut.
Perubahan iklim merupakan bagian dari upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan membasahi bentang alam.
Jika muncul titik panas di sekitar kawasan milik perusahaan swasta, pemerintah mengalokasikannya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan.
Nifinluri berharap sinergi yang telah terjalin baik dapat terus berlanjut dan kebakaran hutan dapat dikendalikan.
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dalam keterangannya, Rabu (14/6), mengatakan pemerintah Indonesia telah menyiapkan 15 pesawat untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mencegah kebakaran hutan.
Bagar mencatat bahwa tujuh provinsi telah menyatakan keadaan darurat sehubungan dengan bencana tersebut. Provinsi tersebut meliputi Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, NTT, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
BERITA TERKAIT: Bangka Beledung ingatkan kebakaran hutan: BPBD
Berita terkait: Kalimantan Tengah mengambil tindakan proaktif terhadap kebakaran hutan
More Stories
Beberapa hari setelah penangkapan kritikus Widodo, rezim presiden Indonesia
Keluarga miliarder Indonesia dituduh mengendalikan kelompok 'perusahaan bayangan' terkait deforestasi besar-besaran
Indonesia juga harus memulangkan artefak budaya