JAKARTA (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang menjajaki peluang kerja sama dengan Departemen Pertanian dan Pedesaan Provinsi Guangdong Tiongkok, khususnya di bidang budidaya ikan tuna.
Kerja sama tersebut dibahas dalam pertemuan antara Menteri Kelautan dan Perikanan Shakti Wahui Trengono dan Direktur Jenderal Departemen Pertanian dan Pedesaan Guangdong Liu Chonghui, di Jakarta, Selasa.
Trengono mencatat, perairan Indonesia, khususnya di Zona 3, termasuk Laut Arafura dan Laut Timor Timur, kaya akan ikan tuna dan cakalang.
“Potensi di Zona 3 sangat besar, jika memungkinkan dapat dikembangkan proyek yang mengintegrasikan perikanan, pertanian dan pengelolaan, serta melibatkan pelaku komersial,” ujarnya.
Menurutnya, budidaya ikan di Indonesia sebagian besar dilakukan dengan cara tradisional. Untuk mendorong modernisasi budidaya perikanan, diperlukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah negara lain.
Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyusun peta jalan pengelolaan perikanan berbasis ekonomi biru untuk menjamin pemanfaatan sumber daya perikanan secara berkelanjutan termasuk pengembangan budidaya perikanan.
“Kerja sama budidaya ikan baik di hulu maupun hilir akan mendorong berkembangnya industri perikanan yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Dengan penguatan pertanian, illegal fishing bisa diberantas,” ujarnya.
Sementara itu, Liu menyambut baik peluang kerja sama dengan kementerian.
Ia mengatakan, pihaknya akan mengkaji lebih lanjut potensi perikanan di Indonesia.
Liu mencatat, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan budidaya perikanan. Terlebih lagi, Indonesia dapat mengadopsi teknologi yang tersedia di Tiongkok.
Ia menyatakan akan berusaha mendatangkan produsen asal Guangdong untuk bergabung dalam kerja sama yang akan dijalin nantinya.
Berita terkait: Kementerian menyegel 4.050 kg ikan tenggiri yang diimpor dari China
Berita Terkait: Pelaku Usaha Perikanan Memanfaatkan Perang Dagang AS-China
More Stories
Beberapa hari setelah penangkapan kritikus Widodo, rezim presiden Indonesia
Keluarga miliarder Indonesia dituduh mengendalikan kelompok 'perusahaan bayangan' terkait deforestasi besar-besaran
Indonesia juga harus memulangkan artefak budaya